Dedi Mulyadi Ungkap Kelalaian Teknis di Balik Kisruh SPMB Jabar 2026

Bandung: Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengungkapkan adanya kelalaian dinas teknis dalam pengembangan aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Ia menilai hal tersebut menjadi penyebab munculnya gelombang keluhan dari ratusan ribu orang tua murid di Jabar.

"Ketentuan Gubernur seharusnya aplikasi tidak dibuat oleh Dinas Teknis. Aplikasi itu harus dibuat oleh Diskominfo atau terintegrasi oleh Diskominfo," ujar Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM di depan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Purwanto, dilansir dari Antara, Selasa, 9 Juni 2026.

Dedi menilai kekacauan yang dikeluhkan para orang tua siswa bukan berasal dari regulasi penerimaan. Ia menyebut masalah tersebut terjadi akibat kecerobohan pengembang yang membangun aplikasi dari nol, bukan menyempurnakan sistem yang sudah ada sebelumnya.
 

"Kalau menurut saya sih enggak ribet. Ini kan kalau sudah dari 340.000 ada beberapa problem yang disebabkan oleh teknis aplikasi, saya lihat. Seharusnya fitur yang sudah ada itu tinggal disempurnakan. Tetapi kalau saya melihat tadi bahwa dia membuat aplikasinya dari nol," katanya.

Guna menyudahi polemik digital ini, Pemerintah Provinsi Jabar dipastikan menggelar evaluasi teknologi secara menyeluruh. Dedi langsung menginstruksikan pemanggilan pihak ketiga atau tim pengembang aplikasi guna dimintai pertanggungjawaban di tempat.

"Makanya hari ini saya ingin panggil yang menggunakan aplikasinya, yang membuatnya. Makanya saya mau panggil sekarang, ini teknis banget, nggak ada yang berat," tutur Dedi menegaskan sikapnya.


Ilustrasi. Medcom

Selain masalah aplikasi, Dedi juga menyoroti manajemen pelaksanaan PCMB yang berjalan di luar skenario instruksinya. Proses pemetaan justru digelar berbarengan setelah proses SPMB Sekolah Maung.

"Saya awalnya minta PCMB ini digelar sebelum SPMB atau pada Maret 2026, tapi kenapa tidak dilakukan," ucapnya dengan nada tinggi mempertanyakan kinerja jajaran Disdik Jabar.

Untuk mengurai kepadatan massa yang membeludak, Pemprov Jabar memerintahkan agar posko pengaduan segera didesentralisasi ke satuan pendidikan masing-masing. Masyarakat tidak perlu mendatangi Kantor Disdik Jabar di Bandung.

"Ini bisa selesai di sekolah masing-masing, kalau semua ke sini siapa yang mau menjawab," tambahnya.