Polri Bangun Posko Cadangan di Wilayah Terdampak Gempa NTT

Nagekeo: Polri memperkuat penanganan bencana gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan membangun sejumlah posko cadangan di wilayah terdampak. Posko tersebut melengkapi posko pengendalian yang dibentuk pemerintah untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan posko cadangan didirikan di sejumlah Polres yang terdampak bencana. Selain itu, Polri membangun 20 posko tanggap darurat, sembilan posko kesehatan, dan sembilan posko trauma healing.

"Kami juga membantu membuatkan posko cadangan. Posko cadangan ini kami dirikan di Polres-Polres yang terdampak bencana," kata Sigit saat rapat terbatas (ratas) di Posko Penanganan Bencana Alam Kodam IX/Udayana, di Nagekeo, Rabu, 26 Agustus 2026. 

Polri juga menyiapkan 45 unit tenda untuk mendukung pelayanan dan aktivitas masyarakat di lokasi terdampak. Ada pula 10 unit water treatment untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih.

Dukungan tersebut dikerahkan bersama jajaran Mabes Polri dan Polda dari berbagai daerah. Polri juga menghimpun unit-unit kelistrikan untuk ditempatkan di posko tambahan.

Sigit mengatakan bantuan logistik yang telah dihimpun Polri mencapai sekitar 284,54 ton. Bantuan tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat.

"Kami juga baik dari Mabes, Polda-Polda, kami menghimpun unit-unit listrik untuk kita tempatkan di posko-posko tambahan tersebut, kurang lebih ada 284,54 ton sampai saat ini," ujarnya.


Rapat terbatas (ratas) di Posko Penanganan Bencana Alam Kodam IX/Udayana. (Dokumentasi/ Metro TV)

Selain bantuan logistik dan fasilitas penanganan bencana, Sigit mengatakan jajaran Polri juga melakukan gotong royong dengan menghimpun dana dari para anggota untuk mendukung kebutuhan penanganan di lapangan.

"Kami gotong royong iuran, para anggota saat ini kami titip nanti ke Pak Kapolda Rp12,68 miliar untuk membantu kegiatan-kegiatan yang sifatnya diperlukan," tuturnya.

Menurut Sigit, dukungan tersebut diharapkan dapat membantu jajaran kepolisian di daerah memenuhi kebutuhan yang muncul selama proses penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak gempa.