Jelang Pemilu, Partai Netanyahu Label 4 Tokoh Sebagai Musuh Israel

Menjelang pemilu tersebut, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bersama partai sayap kanan Likud mulai memasuki mode kampanye. Upaya ini dilakukan untuk mempertahankan koalisi sayap kanan di pemerintahan setelah parlemen Israel (Knesset) dibubarkan pada Juli lalu.

Jika nantinya peta koalisi parlemen Israel berubah, posisi Netanyahu sebagai PM berpotensi terancam oleh para pesaing politiknya, seperti Naftali Bennett dan Yair Lapid.

Guna menjaga posisi dan status quo, Partai Likud menerapkan berbagai taktik kampanye untuk menarik minat pemilih. Salah satu strategi yang menjadi sorotan publik adalah pemasangan baliho besar yang menampilkan foto sejumlah tokoh yang dianggap sebagai "musuh Israel".

"Mereka ingin Netanyahu kalah ... Jangan biarkan mereka menang," demikian narasi yang tertulis dalam poster dengan logo Partai Likud tersebut.

Baliho yang terpasang di pusat kota Tel Aviv itu memperlihatkan foto Wali Kota New York City, Zohran Mamdani, bersanding dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Pemimpin Agung Iran Mojtaba Khamenei, serta Pemimpin Hizbullah Naim Qassem.

Lantas, siapa saja tokoh-tokoh tersebut dan bagaimana pandangan politik mereka terhadap Israel? Berikut ulasannya.
 

1. Mojtaba Khamenei

Khamenei.ir

Mojtaba Khamenei, Pemimpin Agung (Rahbar) Iran saat ini, merupakan salah satu figur utama yang berseberangan secara tegas dengan Israel.

Mojtaba adalah putra dari mendiang Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas dalam serangan udara Amerika Serikat (AS)-Israel pada 28 Februari 2026 lalu, peristiwa yang memicu konflik terbuka antara Iran dan Israel hingga saat ini. Serangan tersebut juga menewaskan istri, saudari, keponankan, dan saudara iparnya.

Status Mojtaba masih menjadi bahan spekulasi karena masih belum terlihat di publik sejak perang pecah, meski beberapa pihak, termasuk Presiden AS Donald Trump, meyakini ia masih hidup dalam kondisi kritis.

"Kami berjanji akan membalaskan darah pemimpin yang gugur serta seluruh martir dari kedua perang ini kepada para pembunuh yang kejam dan ternoda," ujar Mojtaba dalam sebuah pernyataan tertulis pada bulan Juli lalu.

Sejak konflik bersenjata dimulai, Mojtaba yang memiliki kedekatan dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), mengambil kebijakan keras terhadap agresi AS-Israel, termasuk mempertahankan penutupan dan klaim kontrol atas Selat Hormuz.

Hubungan Iran dan Israel sendiri telah mengalami ketegangan selama berdekade-dekade sejak Revolusi Iran 1979 yang menjatuhkan monarki Shah Pahlevi Iran, pemerintahan yang cukup dekat dengan Israel di masa lampau.

Pemerintah Iran berulang kali menuduh Israel melakukan kejahatan kemanusiaan dan genosida di Palestina sejak perang Gaza pecah. Sebaliknya, Israel menuduh Iran mendanai dan menyokong jaringan kelompok bersenjata di kawasan yang memusuhinya, seperti Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, Islamic Resistance di Irak, serta Houthi di Yaman.

Israel juga menuding Iran sebagai salah satu aktor di balik serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.195 warga Israel dan menyebabkan 251 orang disandera, peristiwa yang menyebabkan pecahnya perang Gaza dan telah menelan korban lebih dari 73.000 warga Palestina.
 

2. Recep Tayyip Erdogan

Foto: EFE/EPA/HALDEN KROG

Recep Tayyip Erdogan menjabat sebagai Presiden Turki sejak tahun 2014, setelah sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri selama 11 tahun sejak 2003. Memimpin Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), Erdogan menjadi figur dominan dalam lanskap politik Turki selama lebih dari dua dekade.

Berbeda dengan Iran, Turki secara historis memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel sejak tahun 1949. Namun, hubungan kedua negara memburuk secara signifikan pasca-eskalasi perang di Gaza pada Oktober 2023.

Pada Mei 2024, pemerintah Turki menghentikan seluruh kegiatan ekspor dan impor dengan Israel. Negara tersebut juga kerap menuduh Turki memberikan dukungan politik maupun logistik kepada Hamas di Gaza. Di sisi lain, Turki secara konsisten menuduh Israel melakukan genosida di Gaza.

"Mereka (warga Israel) mengecam Hitler. Lantas apa bedanya kalian dengan Hitler? Tindakan mereka membuat kita teringat pada Hitler. Apakah apa yang dilakukan Netanyahu ini lebih ringan daripada yang dilakukan Hitler? Tentu tidak," tegas Erdogan pada Desember 2023.

Dalam kebijakan luar negerinya, Israel kerap menerapkan Doktrin Periferi (Periphery Doctrine), yaitu strategi membangun aliansi dengan aktor-aktor non-Arab Muslim di kawasan Timur Tengah. Strategi ini kerap memicu tuduhan bahwa Israel memberikan dukungan kepada gerakan militan non-Arab di Timur Tengah, seperti Druze di Suriah serta gerakan-gerakan Kurdi di Asia Barat.

Sementara itu, Turki mengambil tindakan tegas terhadap kelompok Kurdi seperti Rojava dan PKK di Suriah dan Irak guna mencegah meluasnya gerakan separatis etnis Kurdi yang terkonsentrasi di wilayah Tenggara Turki.

Minggu lalu, ketegangan kedua negara kembali meningkat menyusul tuduhan penempatan pasukan Turki, yang sudah dibantah oleh Ankara, di sebuah pangkalan udara di barat laut Suriah yang berujung pada serangan udara Israel.

Selain itu, dinamika di Tanduk Afrika turut memperenggang hubungan kedua pihak, di mana Israel dilaporkan berencana membangun pangkalan di Somaliland untuk menghadapi aksi Houthi, sementara Turki memiliki kerja sama strategis yang kuat dengan pemerintah Somalia di Mogadishu.
 

3. Naim Qassem

Foto: Anadolu Agency

Naim Qassem menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Hizbullah menggantikan Hassan Nasrallah yang tewas dalam serangan udara Israel pada tahun 2024. Hizbullah merupakan organisasi politik dan militer di Lebanon yang disokong oleh Iran dan telah terlibat konflik berkepanjangan dengan Israel.

Perseteruan antara Israel dan Hizbullah memiliki rekam jejak yang panjang, termasuk Perang Lebanon 2006 dan eskalasi pertempuran sejak 2023 sebagai bentuk dukungan Hizbullah terhadap Hamas saat perang Gaza pecah. Pasukan Israel kemudian melancarkan operasi darat dan menduduki sejumlah wilayah di Lebanon Selatan sejak tahun 2024.

Konflik kembali memuncak setelah Hizbullah melancarkan serangan balasan pasca-tewasnya Khamenei pada Maret lalu, di mana militer Israel (IDF) menghadapi intensitas serangan drone yang tinggi dari kelompok tersebut.

Sebagai pimpinan salah satu kelompok “Poros Perlawanan”, Qassem secara tegas menolak normalisasi hubungan dengan Israel serta menentang negosiasi yang melibatkan pembatasan atau perlucutan senjata Hizbullah oleh militer Lebanon.

"Israel berusaha mengikat Lebanon pada sebuah komite pengawas yang mengontrol penempatan, operasi, dan detail internal tentara kami. Di mana letak patriotisme dan martabat tentara yang seharusnya dijaga?" ujar Qassem dalam pidatonya pada 14 Agustus 2026.
   

4. Zohran Mamdani

Foto: EPA

Zohran Mamdani merupakan Wali Kota Muslim pertama di New York City yang resmi dilantik pada 1 Januari 2026 sebagai wali kota ke-112.

Mamdani dikenal memiliki pandangan kritis terhadap kebijakan Donald Trump maupun Benjamin Netanyahu. Meski komunikasinya dengan pihak Trump cenderung melunak pasca-pemilu, posisinya terhadap pemerintah Israel tetap berseberangan secara tegas.

Mamdani pernah secara terbuka mengkritik kebijakan Israel dengan menyebutnya sebagai rezim "Apartheid", mengecam operasi militer di Gaza sebagai tindakan genosida, serta menuding Netanyahu sebagai pelaku kejahatan perang.

"Saya akan selalu tegas dalam berkata dan berpatokan pada fakta: Israel sedang melakukan genosida," tulis Mamdani melalui akun X miliknya pada 1 November 2025.

Pada tahun 2023, saat masih menjabat di tingkat legislatif daerah, ia mengajukan rancangan undang-undang bertajuk Not on Our Dime! yang bertujuan melarang organisasi nirlaba di New York menyalurkan donasi bebas pajak untuk mendanai pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat
.
Pada Juli 2026, menjelang Sidang Majelis Umum PBB di New York bulan September mendatang, Mamdani sempat menyatakan niatnya untuk menangkap Netanyahu yang statusnya memiliki surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan kemanusiaan.

Namun, ia kemudian mengklarifikasi bahwa pemerintah kota tidak memiliki kewenangan yurisdiksi untuk melakukan penangkapan tersebut, dan mendesak pemerintah federal AS untuk mengambil tindakan.

"Saya menyerukan kepada pemerintah federal untuk bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional dan mengeksekusi surat perintah penangkapan ini maupun surat perintah lainnya yang dikeluarkan oleh ICC," ujar Mamdani kepada wartawan dalam konferensi pers pada Rabu, 22 Juli 2026.