Irjen Kemendagri Tekankan Pentingnya Menjaga Integritas dalam Bertugas

Jakarta: Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), S. M. Mahendra, menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Pesan tersebut sekaligus memperkuat komitmen seluruh jajaran Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri untuk menjaga etika dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas.

"Jangan sampai kewenangan yang dimiliki merugikan negara, jangan sampai ada kesempatan menyalahgunakan wewenang. Ada atau tidaknya pemeriksaan, jangan sampai terdapat perbuatan yang menyalahi hukum," ungkap Mahendra, dalam keterangannya, Kamis, 27 November 2025.

Hal ini disampaikan Mahendra merespons keberhasilan BSKDN Kemendagri yang menerima penghargaan usai menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 2005 hingga 2024 dengan capaian 100 persen.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Kepala Bagian (Kabag) Keuangan BSKDN Zuliyadi Antony, yang hadir mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo, dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kemendagri dan BNPP yang berlangsung di Sasana Bhakti Praja pada Kamis, 27 November 2025.

Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen BSKDN dalam memperkuat budaya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan keberhasilan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI selama hampir dua dekade, BSKDN menunjukkan dedikasi untuk menjaga tata kelola yang baik sekaligus memastikan setiap rekomendasi pemeriksaan dijalankan sesuai ketentuan.
 

Baca Juga:  Kemendagri Optimistis Revisi UU Pemda Percepat Pertumbuhan Daerah

Penghargaan ini juga merupakan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran di BSKDN yang telah berkontribusi terhadap penyelesaian TLHP secara tuntas. Keberhasilan ini bukan hanya pencapaian administratif, tetapi juga cerminan komitmen BSKDN dalam memperkuat integritas organisasi dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Capaian 100 persen TLHP tersebut juga menjadi dorongan bagi BSKDN untuk terus memperkuat mekanisme pengawasan internal. Ke depannya, BSKDN berkomitmen untuk menjaga konsistensi dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi pemeriksaan, serta mengoptimalkan koordinasi antar unit guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

BSKDN juga akan terus meningkatkan standar akuntabilitas, memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan pemeriksaan, dan memastikan seluruh proses tindak lanjut dilakukan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Dengan demikian, BSKDN berharap dapat terus memberikan kontribusi optimal dalam mendukung kinerja Kemendagri dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan transparan.