Fokus Program dan Anggaran 2026 Ditjen Bina Adwil: Inovasi dan Rehabilitasi Pascabencana

Jakarta: Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal ZA, menekankan bahwa pelaksanaan kegiatan program dan anggaran 2026 tidak boleh terjebak dalam rutinitas administratif semata. Seluruh jajaran diinstruksikan melakukan inovasi kegiatan.

Hal itu disampaikan Safrizal dalam rapat Kick Off Meeting Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2026 Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Adwil Kemendagri. Kegiatan yang berlangsung pada 14 hingga 16 Januari 2026 itu bertujuan untuk memantapkan pelaksanaan program strategis, serta memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

“Seluruh kegiatan harus berbasis data dan bukti lapangan. Kita harus fokus pada aktivitas yang inovatif dan memberikan dampak langsung, bukan sekadar menambah volume kegiatan rutin,” tegas Safrizal melalui keterangan tertulis, Sabtu, 17 Januari 2026.

Dalam arahannya, Safrizal menegaskan peran vital Ditjen Bina Adwil sebagai motor penggerak urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Berdasarkan mandat regulasi, Ditjen Bina Adwil menjalankan fungsi pembinaan yang luas, meliputi penyelenggaraan administrasi kewilayahan yang mencakup penataan batas negara dan wilayah, manajemen kawasan perkotaan, serta toponimi.

Kemudian, ketertiban umum, ketentraman, dan pelindungan masyarakat (Trantibumlinmas). Tugas ini meliputi pembinaan terhadap Satpol PP, Pemadam Kebakaran, serta manajemen bencana di daerah.

Selanjutnya, hubungan Pusat-Daerah dan Kerja Sama. Tugas ini untuk memastikan sinergi kelembagaan dan fasilitasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berjalan optimal.

Selain itu, Safrizal menyampaikan, fokus program dan anggaran harus mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra. Terlebih, Safrizal ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

Salah satu fokus utama ialah koordinasi penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh. Tugas tersebut ditargetkan selesai pada Maret 2026. 

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Sri Purwaningsih memaparkan bahwa Pagu Alokasi Anggaran TA 2026 ditetapkan sebesar Rp362.032.974. Namun, terdapat pencadangan anggaran sebesar Rp54,4 miliar untuk mendukung Prioritas Direktif Presiden. Sehingga Pagu Efektif yang akan dikelola sebesar Rp307.534.215.

Meskipun terdapat penyesuaian anggaran, Ditjen Bina Adwil optimistis dapat mempertahankan kinerja tinggi. Sebab, capaian realisasi anggaran 2025 berhasil menyentuh angka 99,45 persen dari pagu efektif per 14 Januari 2026.