Kepengurusan PBNU di Era Gus Kikin Diharap Lebih Profesional dan Egaliter

Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi dipimpin KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai Ketua Umum. Kepengurusan baru PBNU diharap lebih profesional dan egaliter.

"Penyusunan kepengurusan PBNU harus bertumpu pada indikator profesionalisme dan meritokrasi. NU adalah entitas multisektoral yang membutuhkan kapasitas kepemimpinan yang adaptif dan teruji," kata tokoh muda Nahdlatul Ulama HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, dikutip dari Media Indonesia, Kamis, 10 September 2026.

Lilur menyebut penyusunan struktur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pasca-Muktamar sepenuhnya merupakan hak prerogatif. Sekaligus, tanggung jawab konstitusional Ketua Umum guna mentransformasikan organisasi.

Lilur jg menanggapi masuknya nama-nama tertentu sebagai Sekretaris Jenderal PBNU. Dia menilai, kepengurusan tak bisa dipengaruhi asumsi yang subjektif.
 

"Kehadiran figur dengan portofolio kepemimpinan yang kuat adalah bentuk pemanfaatan modal manusia yang rasional. Sinergi antara Ketua Umum dan jajarannya harus dinilai dari efektivitas kerja serta komitmen terhadap Khittah NU, bukan dari asumsi subjektif," kata Lilur.


Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdul Hakim Mahfudz. Foto: Metro TV/Muhammad Adyatma Damardjati.

Selain aspek kapasitas individual, Lilur menggarisbawahi krusialnya keterwakilan wilayah dalam jajaran pengurus PBNU mendatang. Agar, tidak didominasi oleh kawasan tertentu.

Distribusi kepemimpinan strategis wajib mengakomodasi kader-kader terbaik dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua," tegas Lilur.

Lebih lanjut, Lilur mengimbau seluruh warga nahdliyin untuk menghentikan polemik spekulatif dan memberikan kepercayaan penuh kepada kepemimpinan baru. Sehingga, dapat menjalankan mandat organisasi.

"Mari berikan kepercayaan penuh kepada Gus Kikin untuk membina tim kerja yang solid, inklusif, dan berorientasi pada kemajuan jam'iyah," kata Lilur.