Willy Aditya Janji Tindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Adat Terdampak Konflik Agraria

Yogyakarta: Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan kesiapan pihaknya untuk segera menindaklanjuti aspirasi mahasiswa mengenai nasib masyarakat adat. Fokus utamanya adalah mencari solusi bagi mereka yang terdampak konflik agraria.

"Kami akan terima aspirasi itu nanti di DPR. Bahkan besok saya akan terima mereka juga secara khusus," ujar Willy menanggapi laporan mahasiswa dari Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik se-Indonesia (ILMISPI), di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR ke Istana Kepresidenan Yogyakarta (Gedung Agung), Rabu, 11 Februari 2026.

Willy menekankan pentingnya DPR hadir secara nyata di tengah rakyat, mendengar langsung keluhan masyarakat, dan menindaklanjuti laporan secara konkret. Ia menilai forum dialog langsung memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyampaikan persoalan yang sering kali tak terdengar hingga ke Senayan.
 

"Tadi teman-teman dari ILMISPI kebetulan lagi kunjungan (ke Gedung Agung), luar biasa. Kami berdialog dan ada beberapa kasus yang mereka sampaikan, khususnya isu di Toba (Sumatra Utara) dan di Luwu (Sulawesi Selatan)," tambah Willy.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu menegaskan bahwa pengawasan DPR terhadap hak asasi manusia dan perlindungan masyarakat adat harus dilaksanakan secara nyata. Ia mendorong mahasiswa membawa data lengkap kasus agar DPR dapat menindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang tersedia.

Suasana halaman Gedung Agung seketika berubah menjadi forum aspirasi saat sekelompok mahasiswa ILMISPI menyampaikan keluhan. Mereka menyuarakan keresahan terkait konflik agraria yang melanda kampung halaman mereka, apalagi konflik tersebut telah menelan korban fisik dan minimnya perlindungan dari aparat.

"Bapak ini di Komisi XIII melindungi HAM. Kita di Indonesia ini sekarang banyak sekali masyarakat adat berkonflik dengan PT, tapi masyarakat adat itu tidak dapat kepastian HAM," kata seorang mahasiswa.


Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya. Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez

Willy berharap momen dialog itu sekaligus menegaskan bahwa istana kepresidenan dapat menjadi tempat inklusif bagi rakyat dan sarana edukasi sejarah. "Ini adalah tempat yang penuh histori, bayinya republik itu ada di sini. Membangun benang merah historis itu harus konkret supaya kita tidak menjadi bangsa yang amnesia," ujarnya.

Pertemuan tak terencana itu menjadi bukti nyata bahwa 'istana untuk rakyat' bukan sekadar slogan. Di bawah naungan bangunan bersejarah, aspirasi mahasiswa mengenai ketidakadilan di pelosok negeri dapat langsung sampai ke telinga wakil rakyat, sekaligus menjadi bahan bagi DPR untuk melakukan pengawasan dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif.