Kapolri: Polri Siap Kawal Swasembada Pangan dan Hilirisasi Industri

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam mendukung penuh program kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mulai dari swasembada pangan hingga hilirisasi.

“Polri memiliki komitmen untuk mendukung dan mengawal penuh program kerja pemerintah, khususnya di bidang swasembada pangan, swasembada energi, dan juga hilirisasi, dan program-program lain yang tercatat dalam program prioritas di rencana kerja pemerintah,” kata Kapolri usai acara Rapat Pimpinan Polri 2026 di kawasan Jakarta Timur, dilansir dari Antara, Selasa, 10 Februari 2026.

Kapolri mengatakan dengan adanya dukungan Polri dalam pelaksanaan rencana kerja pemerintah, diharapkan akan tercipta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dia juga berharap kolaborasi yang terjalin antara Polri dengan pemerintah dapat mewujudkan Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera.
 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi Polri yang telah mendukung program pemerintah di bidang swasembada pangan hingga pengawasan harga pangan.

“(Atas) dukungan Polri, kami terima kasih banyak, mulai dari tingkat kabupaten di Polres, Polda, sampai di pusat,” kata Zulhas.

Zulhas bercerita pada awal-awal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) sempat merasa kesulitan untuk membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berkat bantuan Polri melalui pembangunan SPPG, kini program MBG bisa berjalan lancar.

“Polri dapurnya terbaik. Saya ke mana-mana ke daerah, saya selalu berkunjung, dan dapur yang SP-nya (Satuan Pelayanan) Polri termasuk yang terbaik,” kata Zulhas.


Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan. Foto: Metrotvnews.com/Kautsar Widya Prabowo

Zulhas mengatakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sempat menghadapi kesulitan saat penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Dia pun meminta Kapolri datang ke rapat Kemenko Pangan.

“Kami atur jadwal, Pak Kapolri datang karena kalau Kapolri tampil, polisi tampil, ngomong sedikit, terus langsung biasanya di bawah itu, yang biasa tengkulak-tengkulak, terus reda,” ujar dia.

Usai adanya kehadiran Polri, HPP gabah kini sesuai dengan yang telah ditetapkan.

“Itu juga atas dukungan Polri. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih,” ujar dia.