Prabowo bakal Bikin LKPP Jadi Badan Pengadaan Pemerintah, Ini Tujuannya

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto berencana meningkatkan kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memiliki kebutuhan serupa.

"Pemerintah akan segera mengkonsolidasikan pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Untuk itu kita mohon dukungan DPR," kata Prabowo dalam penyampaian RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Prabowo menilai tidak efisien jika kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) membeli barang yang sama secara terpisah dengan harga berbeda.

"Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai K/L, pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda. Bahkan membeli dengan harga yang lebih tinggi," tukas Kepala Negara.
 

Menurut Prabowo, kebutuhan pengadaan dari berbagai K/L dan pemerintah daerah nantinya akan dihimpun. Spesifikasi barang juga akan distandardisasi dan volume kebutuhan disatukan.

Selain itu, lanjut Presiden, proses pengadaan akan dilakukan secara digital untuk meningkatkan transparansi, persaingan, dan akuntabilitas.

Spesifikasi dan volume kebutuhan disatukan

Prabowo mengatakan konsolidasi pengadaan memungkinkan pemerintah memperoleh barang dengan harga dan mutu yang lebih baik melalui pembelian dalam jumlah besar.

"Kebutuhan berbagai K/L dan pemerintah daerah akan dihimpun, spesifikasi akan distandardisasi, volume akan disatukan, proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital, supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel," kata Prabowo.


Presiden Prabowo Subianto. Foto: Tangkapan layar

Ia menegaskan barang yang sama seharusnya dibeli secara bersama jika kebutuhan dan spesifikasinya dapat direncanakan.

"Jika barangnya sama, kita beli bersama, jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu," ujarnya.

Presiden menilai konsolidasi pengadaan dapat menciptakan efisiensi anggaran. Penghematan tersebut kemudian dapat menjadi tambahan ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan masyarakat.

"Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita, ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, puskesmas yang bisa kita renovasi. Ujungnya, kehidupan rakyat yang lebih baik," tegas Prabowo.