Mengapa Negara Berutang? Ini Alasan dan Manfaatnya

Jakarta: Utang menjadi salah satu sumber pembiayaan negara untuk memenuhi kebutuhan belanja dan mendukung pembangunan. Sejumlah negara menggunakan utang untuk membiayai berbagai program ketika pendapatan negara belum mencukupi.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2026 mencapai USD459,3 miliar atau sekitar Rp8 kuadriliun atau tumbuh 5,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 30,9 persen, dengan struktur utang yang didominasi pinjaman jangka panjang.

ULN pemerintah tercatat sebesar USD220,9 miliar atau sekitar Rp3,7 kuadriliun, sedangkan ULN swasta mencapai USD195,6 miliar atau sekitar Rp3,3 kuadriliun. Kenaikan ULN sektor publik, termasuk pemerintah dan bank sentral, menjadi pendorong utama pertumbuhan utang luar negeri Indonesia.

Banyaknya utang yang dimiliki suatu negara tidak selalu menandakan kondisi perekonomiannya sedang bermasalah. Utang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Mengapa Negara Memiliki Utang?

Ada berbagai alasan pemerintah suatu negara menggunakan utang untuk membiayai kebutuhan nasional. 

Mengutip dari laman resmi Kementerian Keuangan, berikut alasan negara memiliki utang dan manfaatnya bagi pembangunan serta perekonomian.

1. Memenuhi Kebutuhan Belanja dan Menjaga Momentum Pembangunan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kebutuhan, mulai dari fasilitas kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, hingga infrastruktur. Ketika penerimaan negara belum mencukupi, utang dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan agar program penting tetap berjalan.

Penundaan pembangunan dapat menimbulkan biaya atau kerugian yang lebih besar pada masa mendatang. Pembiayaan juga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.

2. Menyiapkan Aset bagi Generasi Mendatang

Utang dapat memberikan manfaat jangka panjang jika digunakan untuk membiayai kegiatan produktif. Contohnya pembangunan jalan, transportasi, fasilitas kesehatan, dan sekolah yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam waktu lama.

Prinsip ini dikenal sebagai golden rule, yaitu penggunaan utang untuk membiayai investasi yang manfaatnya dapat dinikmati generasi berikutnya. Dengan prinsip tersebut, utang tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mendukung pembangunan pada masa mendatang.

3. Menjaga dan Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi

Utang dapat membantu pemerintah menjalankan program yang mendorong aktivitas ekonomi dan membuka lapangan kerja. Investasi pada infrastruktur, teknologi, pendidikan, dan sektor produktif diharapkan meningkatkan produktivitas serta penerimaan negara.

Studi Badan Kebijakan Fiskal menyebutkan, jika rasio utang terhadap PDB dipertahankan pada level 23 persen, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013–2016 akan berada di bawah 5 persen. Studi tersebut juga memperkirakan kebijakan itu dapat menghilangkan kesempatan penciptaan 150 ribu hingga 200 ribu lapangan kerja dalam periode tersebut.

4. Mengembangkan Pasar Keuangan

Penerbitan surat utang pemerintah turut mendukung perkembangan pasar keuangan karena instrumen tersebut dapat menjadi acuan (benchmark) bagi industri keuangan. Surat utang juga memberikan alternatif investasi bagi masyarakat dan investor institusi.

Selain itu, instrumen utang pemerintah mendukung kegiatan operasi moneter Bank Indonesia. Meski memiliki sejumlah manfaat, penerbitan utang tetap perlu memperhitungkan biaya pembiayaan dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya.

Utang tidak selalu menunjukkan kondisi ekonomi yang lemah karena penggunaannya dapat membantu membiayai pembangunan dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Namun, pengelolaannya perlu dilakukan secara hati-hati, diarahkan pada kegiatan produktif, serta disesuaikan dengan kemampuan negara untuk membayar.