Polri Diminta Usut Keterlibatan Pihak Lain di Kasus Penyadapan

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Foto: Tangkapan Layar.

Polri Diminta Usut Keterlibatan Pihak Lain di Kasus Penyadapan

Lukman Diah Sari • 12 November 2026 10:55

Jakarta: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Polri bertindak profesional dalam mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mendesak kepolisian untuk mengusut keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

Desakan ini tertuang dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Suyudi pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis, 12 November 2026.

"Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana penyadapan, dan/atau akses ilegal, dan/atau penghilangan data elektronik," ujar Habiburokhman saat membacakan poin kesimpulan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Meski mengapresiasi langkah kepolisian, Komisi III DPR menuntut penegakan hukum maksimal. Tindakan penyadapan terhadap kepala negara dinilai sangat fatal dan mengancam keamanan negara.

"Oleh karena itu, Komisi III DPR meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar, dan terus mengusut kemungkinan keterlibatan (pihak lain)," tegas Habiburokhman.

Saat ini, Polri masih mendalami kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Korps Bhayangkara, yakni LSP, AS, EH, dan SU. Sebelumnya, dalam rapat kerja tersebut, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi dan mengungkap sejumlah pasal yang disangkakan terhadap para tersangka.

Pertama, terkait dugaan penyadapan, para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Komisi III DPR rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Foto: Dok Metrotvnews.com

Kedua, terkait dugaan penghilangan data elektronik, dikenakan Pasal 48 juncto Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE. Ancaman pidana penjaranya paling lama delapan tahun.

Ketiga, terkait dugaan akses ilegal, penyidik menerapkan Pasal 332 Ayat 1 atau Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.

Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 Huruf c dan/atau Huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan/atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.

"Penerapan seluruh pasal tersebut tetap didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelas Suyudi.

(Lukman Diah Sari)