Pemprov Jabar Bakal Lebur Tujuh OPD Mulai 2027

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di Gedung Pakuan Bandung, Selasa (17/11/2026). (ANTARA/Ricky Prayoga)

Pemprov Jabar Bakal Lebur Tujuh OPD Mulai 2027

Whisnu Mardiansyah • 18 November 2026 08:42

Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menggabungkan tujuh kelompok organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengurangi beban belanja operasional. Penataan kelembagaan tersebut dilakukan agar alokasi anggaran bagi program dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga di tengah tekanan fiskal daerah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, penggabungan sejumlah perangkat daerah menjadi salah satu langkah penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah, terutama setelah terjadi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.

"Kita menghadapi problem fiskal karena ada penurunan dana transfer daerah. Sehingga kita harus menyesuaikan agar belanja kebutuhan publiknya tetap terjaga," kata Dedi seusai bertemu dengan Panitia Khusus (Pansus) XX DPRD Jawa Barat yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung, seperti dilansir Antara, Selasa, 17 November 2026.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan, rencana penggabungan tujuh kelompok perangkat daerah tersebut didasarkan pada kesamaan urusan pemerintahan. Melalui penataan itu, jumlah dinas di lingkungan Pemprov Jabar akan berkurang dari 26 menjadi 21 unit, sedangkan jumlah badan menyusut dari sembilan menjadi tujuh unit.

Sementara itu, unsur pendukung pemerintahan, seperti Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat DPRD, dan Inspektorat, tidak mengalami perubahan.
 


Tujuh kelompok perangkat daerah yang akan digabungkan meliputi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Berikutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan digabung dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil.

Penggabungan lainnya mencakup Dinas Perkebunan dengan Dinas Kehutanan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D).

Pemprov Jabar juga merencanakan penggabungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Selain itu, Dinas Sumber Daya Air akan disatukan dengan Dinas Perumahan dan Permukiman.

Penataan berikutnya meliputi penggabungan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dengan urusan ketahanan pangan. Adapun urusan pertanian, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan juga akan ditata dalam struktur kelembagaan yang baru.
 


Ilustrasi, PNS/ASN. Foto: dok MI.


Herman menyampaikan, penerapan perubahan organisasi tersebut tidak dilakukan sekaligus. Pelaksanaannya direncanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan masa pensiun sekitar enam pejabat eselon II selama periode 2026–2027. Skema tersebut disiapkan agar proses penataan tidak mengganggu stabilitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahap awal, tiga penggabungan ditargetkan mulai efektif pada 2027. Ketiganya meliputi Dinas Kehutanan dengan Dinas Perkebunan, BKD dengan BPSDM, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan DP3AKB.

Empat penggabungan lainnya akan dilaksanakan pada tahap berikutnya. Sementara itu, penataan biro-biro di lingkungan Setda akan diatur melalui peraturan gubernur tersendiri.

"Pengisiannya akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama ada tiga yang direncanakan efektif mulai 2027," ujar Herman.

Mengenai pemanfaatan gedung perkantoran setelah penggabungan OPD, Herman mengatakan Pemprov Jabar masih melakukan pemetaan terhadap aset yang tersedia. Pemerintah daerah juga tengah menghitung besaran efisiensi anggaran yang dapat diperoleh dari penataan kelembagaan tersebut.

"Yang jelas ada efisiensi. Jumlahnya berapa, masih didalami," tutur Herman.

(Whisnu M)