Jalankan Perintah Presiden, Menkum Beberkan Progres Posbankum

Jakarta: Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut pos bantuan hukum (Posbankum) sudah seratus persen tercapai. Posbankum merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat sampai ke tingkat paling bawah.

“Masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian hukum, tetapi juga, akses terhadap keadilan yang cepat, mudah, dan dekat,” kata Supratman melalui keterangan tertulis, Sabtu, 1 November 2025.

Supratman mengatakan ada 57.968 unit Posbankum di seluruh Indonesia. Sebanyak 267 unit di wilayah DKI Jakarta.

Meski begitu, Kementerian Hukum akan meminta seluruh kepala daerah untuk menambah Posbankum sampai ke tingkat desa. Tercatat, ada 83.953 desa dan kelurahan yang tercatat di Indonesia.
 

Meski belum bisa menyentuh seluruh desa, Posbankum diklaim sudah seratus persen. Sebab, sudah mewakili semua wilayah di Indonesia, dan akan terus ditambah.

Menurut Supratman, Posbankum merupakan perintah Presiden agar masyarakat kecil tidak mudah dijerat hukum dengan perkara receh. Posbankum akan mengutamakan sistem restoratif agar kasus receh tidak sampai ke pengadilan.

“Proses hukum formal sering kali memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit, sementara penyelesaian melalui mediasi di tingkat kelurahan bisa menjadi alternatif yang lebih efisien dan berkeadilan,” ucap Supratman.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas/Istimewa

Dengan begitu, hukum di Indonesia tidak akan dijadikan alat serang lagi ke depannya. Supratman menegaskan hukum merupakan sistem yang dibuat untuk menghadirkan rasa keadilan.

“Tujuan kita adalah menghadirkan hukum yang benar-benar memberikan rasa keadilan, terutama bagi masyarakat pada lapisan terbawah,” tutur Supratman.