Ilustrasi bahan bakar minyak. Foto: MI/Ramdani
Achmad Zulfikar Fazli • 18 March 2025 11:32
Jakarta: Pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria menilai positif Satgas Ramadan dan Idulfitri Pertamina 2025 yang bertugas pada 17 Maret-13 April 2025. Keberadaan Satgas Ramadan dan Idulfitri dinilai sangat memudahkan masyarakat di tengah kebutuhan energi yang sangat tinggi pada momen tersebut.
”Sangat memudahkan. Kalau tidak ada Satgas Ramadan dan Idulfitri Pertamina, akan repot karena tingginya kebutuhan BBM dan LPG. Di banyak titik mudik kan padat semua. Kalau tidak ada Satgas, bagaimana pemenuhan kebutuhan masyarakat?” kata Sofyano, dalam keterangannya, Selasa, 18 Maret 2025.
Kebutuhan energi diperkirakan sangat tinggi pada momen mudik Lebaran 2025. Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jumlah pemudik diperkirakan mencapai 146,48 juta orang. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 68,1 juta orang menggunakan kendaraan pribadi.
Sofyano mengatakan Satgas Ramadan dan Idulfitri Pertamina juga tidak hanya menjamin ketersediaan energi di jalur mudik. Satgas ini bersifat nasional, sehingga bakal menjamin ketersediaan BBM dan LPG seluruh masyarakat dalam menghadapi Ramadan dan Lebaran 2025, termasuk di wilayah-wilayah terpencil.
“Hal itu tidak mungkin diserahkan kepada SPBU asing yang hanya sekitar 400. Itu pun hanya ada di kota-kota. Sedangkan jumlah SPBU Pertamina sekitar 8.000–an di seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga pelosok,” jelas Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) itu.
Sofyano mengapresiasi langkah Pertamina yang selalu berinovasi dalam setiap pembentukan Satgas Ramadan dan Idulfitri. Dari tahun ke tahun, Satgas selalu menunjukkan perbaikan layanan. Dia menilai masyarakat semakin mudah memperoleh BBM, termasuk dalam kondisi darurat di tengah kemacetan.
“Karena Pertamina sudah membentuknya sejak beberapa tahun lalu, sehingga semakin mengetahui persis kebutuhan masyarakat. Misalnya saja, seperti BBM kemasan yang semakin mudah dibawa armada motoris,” kata dia.
Baca Juga:
Pertamina Dinilai Butuh Reformasi Struktural Karena Sering Terlibat Skandal |