Pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri) dan Presiden AS Donald Trump di Alaska, 15 Agustus 2025. (TASS)
Riza Aslam Khaeron • 19 August 2025 11:00
Washington DC: Melansir Axios, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump nyaris menghentikan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada Jumat, 15 Agustus 2025. Ketegangan memuncak ketika Putin secara tiba-tiba menuntut agar seluruh wilayah Donetsk diserahkan sebagai syarat perundingan damai.
Permintaan itu disampaikan dalam sesi tertutup di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson, Anchorage. Menurut sumber pejabat AS yang mengetahui isi pembicaraan, Trump langsung menyatakan keberatan dan mempertimbangkan untuk menghentikan pertemuan.
"Kalau Donetsk jadi soal utama dan tidak ada kelonggaran, sebaiknya kita tidak teruskan," ujar Trump, seperti yang dinyatakan sumber tersebut kepada Axios.
Putin diketahui telah menguasai sekitar 75% wilayah Donetsk, namun tetap menuntut keseluruhan provinsi itu sebagai harga perundingan. Meski sempat bersikeras, ia akhirnya mundur dari tuntutan setelah Trump menolak denganr tegas.
Pemerintah AS menyusun proses diplomatik ini dalam tiga tahap: pertama, pertemuan bilateral AS-Rusia untuk membangun kerangka damai; kedua, pertemuan bilateral AS-Ukraina; dan ketiga, pertemuan trilateral Trump-Putin-Zelensky. Pertemuan Trump dan Zelensky dijadwalkan berlangsung pada Senin ini di Washington.
Trump dan Putin tidak jadi menggelar makan siang resmi, dan keduanya juga tidak memberikan pernyataan kepada media usai pertemuan. Trump meninggalkan Alaska dengan tergesa, hingga sejumlah dokumen pertemuan dilaporkan tertinggal di hotel, sebagaimana diberitakan oleh NPR sebelumnya.
Dalam wawancara pada Minggu pagi, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut bahwa tuntutan maksimalis dari Putin menjadi hambatan utama bagi tercapainya perdamaian. Meski begitu, ia menekankan bahwa telah ada kemajuan berarti, termasuk kesiapan Putin menerima jaminan keamanan dari AS dan sekutu Eropa untuk menghentikan agresi lebih lanjut.
"Akan menjadi langkah besar jika Presiden memberikan komitmen keamanan dari AS," ujar Rubio di Fox News, seraya menambahkan bahwa isu batas wilayah tetap merupakan kewenangan pemerintah Ukraina.
Baca Juga: Rusia Tolak Rencana Pengerahan Pasukan NATO di Ukraina |