APBN 2026 untuk Siapa?

Jakarta: Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) 2026 dirancang untuk memenuhi seluruh biaya program prioritas Presiden dan memastikan hasilnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN menjadi landasan utama dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menyediakan layanan publik terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Delapan program prioritas APBN 2026 dari belanja pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Keluarga Harapan (PHK), bantuan pangan non-tunai (BPNT), subsidi dan kompensasi energi, serta revitalisasi sekolah dan rumah sakit yang dampaknya tersebar ke seluruh wilayah di Indonesia.

“Dua aspek yaitu belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah harus dilihat secara bersamaan dalam APBN,” ucap Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dilansir dari laman Kementerian Keuangan, dikutip Senin, 18 Agustus 2025.
 

Baca juga:  Strategi RAPBN 2026: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

(Ilustrasi. Foto; Dok MI)

Dukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat  

Semua pembelanjaan negara yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah, ditujukan untuk pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. APBN 2026 memberikan dampak baik dengan menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Oleh karena itu, APBN 2026 dibuat dengan tetap fleksibel, adaptif dan responsif terhadap perubahan sekaligus tetap terjaga dengan optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja dan inovasi pembiayaan. 

"APBN 2026 menjadi alat pemerintah dalam mewujudkan ekonomi yang tangguh, mandiri dan sejahtera demi kemakmuran rakyat Indonesia," ungkap dia. (Aulia Rahmani Hanifa)