Penghapusan Kuota Impor Harus Meningkatkan Pendapatan Negara

Jakarta: Wakil Ketua Komisi XI, Fauzi Amro, mengatakan penghapusan kuota impor yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto harus diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara, melindungi produsen dalam negeri, serta menjamin kesejahteraan petani. Kebijakan itu perlu diterjemahkan sebagai reformasi sistem tata niaga impor yang lebih transparan dan adil.

"Instruksi Presiden Prabowo agar kuota impor dihapus, khususnya untuk komoditas pangan seperti daging sapi, harus dibaca sebagai upaya menghapus praktik kartel dan rente ekonomi yang selama ini terjadi dalam tata niaga impor. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Kebijakan ini harus mampu meningkatkan penerimaan negara dan menjamin kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan," ujar Fauzi dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, 11 April 2025.

Fauzi mengingatkan penghapusan kuota bukan berarti membuka pintu impor seluas-luasnya tanpa regulasi. Pemerintah perlu menyiapkan instrumen pengganti yang tetap menjamin perlindungan bagi pelaku usaha domestik, namun dengan mekanisme pasar yang lebih terbuka dan terkendali.

“Penghapusan kuota bukan berarti liberalisasi impor. Negara harus hadir dengan instrumen yang memperkuat sisi penerimaan, seperti sistem tarif progresif, lelang izin impor terbuka, serta penguatan pengawasan agar tidak ada manipulasi harga dan data kebutuhan pangan,” tegas legislator Partai NasDem itu.