DPR Minta Tambahan 10 Ribu Kuota Jemaah Haji

Jakarta: DPR RI meminta tambahan 10 ribu kuota jemaah haji. Pengajuan dilakukan karena banyak calon jemaah haji di daftar tunggu sudah merasa tidak mampu lagi melaksanakan ibadah haji karena faktor usia. 

Hal itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat rapat konsultasi dengan pimpinan DPR. Menurut dia, banyak calon jemaah haji yang sudah menua.

“Psikologi jamaah kita ini sebetulnya banyak yang merasa tidak sampai lagi melaksanakan ibadah haji karena faktor umur sudah tua, daftar tunggunya masih lama. Kalau masih memungkinkan, ketua, didorong pemerintah, tambahan kuota. Kalau ada, paling tidak 10.000 tambahan kuota,” kata  Marwan saat dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 7 Januari 2024.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyampaikan nilai manfaat untuk pelaksanaan Haji 2025 dengan tambahan jemaah sebanyak 10.000 masih mencukupi. Namun demikian, untuk tambahan kuota sebesar 5.000 lagi harus dilakukan dengan menyiapkan pasal kebijakan menteri untuk haji khusus. 
 

Baca juga:  Kemenag Usahakan Pembayaran Dam Haji Dilakukan di Tanah Air

“Biasanya kalau tambahan kuota tentu antar pemerintah ketua. Jadi tentu kami senang sekali mendengarkan berita bahwa Bapak Presiden memantau kita juga dan kami titip salam tambahan kuota. Terima kasih,” ungka dia.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VIII Anshori Siregar mengungkapkan, penambahan kuota jemaah haji Indonesia pada 2025 bisa dilakuan dengan mengambil kuota dari negara lain. Menurut dia, minat masyarakat berhaji di sejumlah negara di Asia Tengah atau Asia Tenggara rendah. Seperti Tajikistan (Asia Tengah) dan Filipina (Asia Tenggara).

“Kalau bisa itu G2G (goverment to goverment) dengan negara yang tidak memberangkatkan warganya untuk haji. Jadi kuota dari sana, kalau bisa ini antar G2G, jadi bisa kita ambil kuotanya, termasuk Filipina gitu. Cuman perginya harus, biasanya kalau pemerintah Saudi itu, perginya itu harus dari sana,” kata Anshori.