Legislator Sebut Revisi UU Pangan Sangat Krusial

Jakarta: Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dinilai sangat krusial. Apalagi, urusan pangan menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Kalau bicara urgensinya, tentu UU soal pangan adalah penting dan mendesak. Sebagaimana kata Ir. Soekarno (Presiden pertama RI) sang proklamator bangsa, persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya sebuah bangsa," kata Anggota Komisi IV, Sonny T. Danaparamita, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 23 Mei 2025.

Dia menjelaskan pengelolaan pangan di Indonesia masih penuh =tantangan. Berdasarkan dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, Indonesia masih menghadapi kurang optimalnya produksi pangan.

Untuk memenuhi kebutuhan akibat kurangnya produksi pangan ini, kata dia, pemerintah kemudian melakukan upaya impor pangan. Pada 2024, defisit produksi beras tercatat sebesar 367.595 ton, dan kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) sampai dengan 3 juta ton menyebabkan ketergantungan impor mencapai 4,3 juta ton, dan diperkirakan dapat meningkat hingga 6,1 juta ton pada 2029. 

Pada tahun yang sama, produksi daging sapi Indonesia mengalami defisit hingga 288.261 ton. Akibatnya, hampir 95 persen kebutuhan tambahan dipenuhi melalui impor. Kondisi serupa terjadi pada komoditas susu sapi, serta komoditas pangan maupun yang terkait dengan pangan.

“Berbicara tentang impor, saat ini kebijakan impor pangan kita memang tidak konsisten. Dan harus diakui, salah satu penyebabnya karena ada pasal (yakni pasal 14 dan pasal 36) dalam undang-undang tentang pangan kita yang berpotensi menyebabkan terjadinya hal itu,” ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
 

Baca Juga:  Tekan Inflasi, Farhan Bakal Masifkan Gerakan Pangan Murah di Bandung

Sonny memandang masih banyak pasal-pasal dalam UU Pangan yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan semangat zaman. Karena itu, lanjut dia, Komisi IV membentuk panja revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 

Dia menegaskan pihaknya akan selalu terdepan menyempurnakan pengelolaan pangan agar lebih baik lagi dan sesuai kebutuhan zaman. Sehingga, kedaulatan pangan benar-benar terwujud dan petani bisa lebih sejahtera.

“Untuk itu, poksi kami akan secermat mungkin dalam proses revis undang-undang pangan ini," ujar Sonny.

Menurut Sonny, fraksinya juga telah menyusun catatan-catatan terkait revisi UU Pangan. Baik terkait dengan produksi pangan, mutu pangan, cadangan pangan berikut pengelolaannya, kelembagaan yang mengatur, hingga tentang keanekaragaman pangan.

“Yang tidak boleh dilupakan juga adalah soal keanekaragaman pangan kita. Selain sebagai negara dengan penduduk yang majemuk, bangsa ini memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Dan, keanekaragaman ini pengelolaannya masih jauh dari kata optimal," kata Sonny.