Gubernur Kalteng Tegaskan Komitmen Melindungi Eksistensi Masyarakat Adat Dayak

Palangka Raya: Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menegaskan komitmen pemerintah provinsi (Pemprov) melindungi eksistensi masyarakat adat Dayak. Ia mengatakan masyarakat adat Dayak bagian tak terpisahkan dari pembangunan Kalimatan.

Penegasan ini disampaikan dalam Seminar International Day of the World’s Indigenous People bertajuk Pumpung Hai Borneo (The Great Borneos Assembly) di Kalawa Convention Hall, Palangka Raya.

Agustiar menyampaikan komitmen ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yaitu 'Manggatang Utus', yang berarti mengangkat harkat dan martabat masyarakat, khususnya masyarakat Dayak, dan umumnya warga Kalteng. Prinsip ini sejalan dengan mimpi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Indonesia Emas 2045.

"Melalui seminar ini, kita mengenang tonggak bersejarah Perjanjian Damai Tumbang Anoi tahun 1894, sebagai fondasi perdamaian dan peradaban Dayak. Semangat ini harus terus kita hidupkan, termasuk melalui Napak Tilas Tumbang Anoi setiap tahun," tutur Agustiar, Minggu, 24 Agustus 2025.
 

Baca juga: Kemendagri Menginstruksikan Penyusunan APBD Selaras dengan Kebijakan Pusat

Ia mengajak seluruh elemen bersatu menyuarakan kepentingan daerah agar hasil kekayaan alam benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Kalimantan. Namun, tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan. 

"Lebih dari itu, melalui forum ini kita juga menunjukkan pada dunia bahwa masyarakat adat bukanlah entitas yang tertinggal, melainkan mitra utama dalam menjaga bumi, hutan, dan peradaban," ungkap Agustiar.

Kegiatan seminar ini ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai wujud komitmen seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat posisi masyarakat adat Dayak. Sekaligus, menjadikan Kalimantan sebagai pusat ekonomi Indonesia dan pusat budaya Dayak berskala internasional.

Sebanyak lima Gubernur se-Kalimantan duduk bersama dalam panel strategis guna membangun kesepahaman mengenai arah pembangunan Kalimantan yang sejalan dengan jati diri dan hak-hak masyarakat adat Dayak. Kehadiran para gubernur ini menjadi simbol kuatnya persaudaraan dan tekad bersama dalam memperjuangkan dana bagi hasil dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.

"Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat langkah-langkah nyata menuju keadilan fiskal bagi daerah-daerah penghasil di Kalimantan," ungkap Agustiar.