UU Kepariwisataan yang Baru Diharapkan Lebih Berdaya Guna

Jakarta: Perubahan perilaku bisnis pariwisata, terutama wisatawan, gejolak pasar akibat pandemi, krisis iklim, serta faktor geopolitik membuat Fraksi Partai NasDem khawatir. Ketua Kelompok Fraksi Partai NasDem Komisi VII DPR, Erna Sari Dewi, menilai Indonesia belum mampu menghadapi kondisi tersebut.

"Adanya pandemi, krisis iklim, geopolitik bahkan terbentuknya pasar-pasar baru, kita harus jujur dan mengakui bahwa kita belum bisa menghadapi tantangan dan dinamika ini" ungkap Erna dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) bertajuk RUU Kepariwisataan: Penguatan Tata Kelola Pariwisata terhadap Rencana Pembentukan Indonesia Tourism Board (ITB), di ruang rapat Fraksi Partai NasDem DPR, Jakarta, Jumat, 2 Mei 2025.

Erna mengatakan Indonesia belum memiliki lembaga yang mewakili pariwisata. "Kita belum punya wajah tunggal yang mewakili Indonesia di panggung internasional," ujar dia.
 

Baca Juga:  Menteri Ekraf Dorong Pemda Bentuk Dinas Ekonomi Kreatif

Dia optimististis perubahan ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan) akan menjadi UU baru yang berdaya guna.

"Kita jadikan bersama-sama RUU Pariwisata ini bukan hanya indah dalam pasal-pasalnya, tetapi tidak mandul dalam realitasnya. Kita jadikan RUU pariwisata yang akan menjadi undang-undang nanti, ada badan promosi yang tidak hanya hebat di atas kertas, tapi juga hebat di mata dunia," kata Erna.

FGD yang diselenggarakan Fraksi Partai NasDem menghadirkan pembicara Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, Ketum GIPI Hariyadi Sukamdani, Ketum ASPPI Agus Pahlevi, dan Guru Besar Institut Pariwisata Trisakti Azril Azahari. Diskusi tersebut juga dihadiri anggota Komisi VII dan anggota DPR Fraksi NasDem, seperti Rico Sia, Arjuna Sakir, Lita Machfud Arifin, dan Achmad Daeng Sere.