Ratusan Warga Garut Bergerak ke Jakarta Jelang Putusan MK

Garut: Sebanyak 300 orang warga Kabupaten Garut, bergerak menuju Jakarta, jelang Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang dijadwalkan akan digelar besok Senin, 22 April 2024. Gerakan tersebut, dilakukan agar Hakim MK membuat keputusan tanpa terintervensi.

Sekretaris Aliansi Perubahan Indonesia (API) Garut, Alimudin Garbiz mengatakan, setidaknya ada 300 warga Kabupaten Garut bergerak ke Jakarta. Mereka sebagian ada yang sudah di Jakarta dan berangkat menggunakan bus malam ini.

"Untuk 3 bus yang berangkat ke Jakarta salah satunya disiapkan oleh API, 2 dua lainnya oleh simpul relawan yang mendukung gerakan perubahan dan tidak sedikit juga yang memilih menggunakan moda transportasi umum yakni kereta api dan bus umum. Selama ini ada sebagian sudah berada di sana hingga mereka akan berkumpul bersama daerah lain se-Indonesia," katanya, Minggu, 21 April 2024.
 

Baca: Potensi Gugatan Hasil Pilpres Diterima atau Ditolak Masih Sama Besar

Kedatangan mereka menuju Jakarta untuk memberikan dukungan terutama kepada para Hakim MK agar memutuskan PHPU secara objektif berkaitan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

"Kami mendorong agar Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar memutuskan kecurangan itu nyata dan ada. Karena itu, kami datang ke Jakarta untuk men-support agar mereka tidak terbebani dan kami juga paham bahwa saat ini yang mereka hadapi kekuasaan sehingga bisa saja Hakim MK ini diintervensi dan kami tentu siap ada di belakang Anies Baswedan untuk mendukung perubahan," ujarnya.

Menurutnya, yang terjadi sekarang ini Pemilu yang sudah disetting satu putaran dengan berbagai upaya mulai konsolidasi sembako hingga ulah oknum pejabat mencederai demokrasi.

"Bila hal tersebut dibiarkan akan mengarah dan menjadikan ada ketidakobjektifan membuat masyarakat semakin pragmatis dan demokrasi terciderai, ini tentu harus diubah tidak boleh ada lagi presiden seperti itu ke depannya. Karena, ini bukan soal menang atau kalah kemenangan tanpa kecurangan tidak akan menjadi masalah dan secara kasat mata sudah terlihat, pembelajaran demokrasi tidak akan mudah di tengah masyarakat pragmatis, apalagi masyarakat dididik pragmatis oleh pemerintah kita membutuhkan pemimpin yang mencerdaskan bukan mengelabui," paparnya.