Pemerintah Diyakini Bisa Dongkrak Ekonomi Dan Tekan Angka Kemiskinan

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diyakini mampu mendongkark ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang baik dinilai akan menekan angka kemiskinan.

“Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Pak Gibran, mudah-mudahan perekonomian Indonesia bisa bertumbuh lebih pesat dan lebih inklusif lagi, sehingga angka kemiskinan turun signifikan,” kata Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie melalui keterangan tertulis, Rabu, 18 Desember 2024.

Pria yang akrab disapa Anin itu memahami kebijakan pemerintah yang bakal menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut diiringi dengan kebijakan stimulus ekonomi (insentif) bagi masyarakat menengah ke bawah.

"Ya tentu di Kadin karena tadi baru keluar stimulusnya, akan mempelajari dengan baik," ungkap dia.

Menurut dia, stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok menegah ke bawah. Stimulus yang diberikan dinilai urgen karena kelompok tersebut menjadi elemen penting pendorong pertumbuhan ekonomi. 
 

Baca juga:  Kadin Sebut Tiga Sektor Masa Depan yang Menjanjikan di Indonesia

“Tentu juga kami berharap stimulus-stimulus ini bisa juga mengimbangi, sehingga investasi bisa masuk terutama dalam industri. Karena industri ini bisa menghasilkan suatu produk terutama barang yang bisa di ekspor,” sebut dia. 

Selain itu, program-program Prabowo-Gibran, seperti program makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah murah, dinilai bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat. Serta mendongkrak efektivitas belanja pemerintah.

"Jadi program-program yang dicanangkan itu berupaya agar daya beli masyarakat lebih baik dari yang dibutuhkan, dan kedua juga government spending atau pengeluaran dari pemerintah yang lebih produktif," ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan kenaikan PPN menjadi 12 persen. Pemerintah juga memberikan sejumlah insentif paket kebijakan ekonomi untuk mendorong daya beli. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan barang kebutuhan pokok tetap dibebaskan PPN atau tarif 0%, termasuk beras. Selain kebutuhan pokok juga jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa pelayanan sosial dibebaskan dari PPN.

“Jadi ini semua menjadikan suatu harapan. Tentu dalam stimulus, Kadin selalu bersama dengan pemerintah sebagai mitra strategis, kami juga menyampaikan apa yang teman-teman rasa di sektor riil,” kata Sri Mulyani.