Sri Mulyani Khawatir Program Student Loan Bermasalah seperti di Negara Maju

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi terkait kebutuhan pinjaman bagi mahasiswa yang membutuhkan dana untuk kuliah.
 
Saat ini, Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sedang menggodok formulasi untuk student loan atau pinjaman pelajar bagi mahasiswa Indonesia yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan perguruan tinggi.
 
"Saat ini, Dewan Pengawas LPDP sedang membahas, meminta LPDP mengembangkan yang disebut student loan," kata Sri Mulyani pada paparan hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024.
 
Tapi, Dewan Pengawas LPDP juga waspada. Berkaca pada praktiknya di negara maju seperti Amerika Serikat (AS), program student loan sudah dilakukan, dan menimbulkan masalah jangka panjang.
 
Maka Dewan Pengawas LPDP juga melihat dan sudah membahas dengan perbankan, LPDP nanti akan merumuskan masalah keterjangkauan atau affordability dari pinjaman tersebut.
 
Sehingga, jelas Sri Mulyani, tidak memberatkan mahasiswa. Di sisi lain juga juga tetap mencegah terjadinya moral hazard dan tetap memberikan afirmasi terutama kepada kelompok yang tidak mampu.
 
"Itu semua kombinasi yang nanti harus kita capture di dalam desainnya," tegas Sri Mulyani.
 
Saat ini LPDP sedang membahasnya untuk kemudian diputuskan di dalam Dewan Pengawas. Pemerintah akan terus memperbaiki dan mempertajam berbagai isu mengenai sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan melalui program yang bisa didanai oleh LPDP.

Baca juga: Penerima LPDP yang Tidak Pulang ke Indonesia Bakal Kena Sanksi
 

Kebijakan pendidikan harus dinikmati generasi muda

 
Sri Mulyani menekankan, pemerintah terus menggodok dan merumuskan kebijakan-kebijakan, karena dana pendidikan itu harus dinikmati oleh terutama masyarakat generasi muda yang sekarang ini membutuhkan akses pendidikan.
 
Maka sejauh ini program LPDP terus mengalami banyak modifikasi, dari awalnya dimulai dengan hanya Rp1 triliun dan sekarang sudah hampir Rp139 triliun. Ditambah dengan pendapatan dari hasil investasi dan tambahan anggaran, maka akan menjadi mendekati Rp150 triliun.
 
Dari program LPDP, banyak jendela yang dibuat, antara lain dana abadi abadi untuk penelitian, perguruan tinggi, pesantren, dan diperluas untuk pendidikan pada agama-agama lainnya.
 
"Di dalam rapat Dewan Pengawas LPDP itu dibahas bagaimana supaya terjadi yang disebut keadilan. Juga ada dana abadi kebudayaan. Kemudian kami dukung dengan berbagai macam termasuk kami ingin produksi film-film di Indonesia makin baik, destinasi pariwisata bisa menggambarkan kekayaan budaya Indonesia," kata Menkeu.
 
LPDP sebagai instrumen dana abadi merespon banyak hal termasuk kebijakan yang disebut beasiswa afirmasi, terutama untuk para murid jenjang S1, yang dahulu namanya Bidik Misi, termasuk untuk kebutuhan ketika Kementerian Kesehatan ingin memperbanyak jumlah dokter spesialis. "Ini selalu kami coba akomodasi," kata Sri Mulyani.
 
Tetapi LPDP tidak satu-satunya untuk mengatasi isu sumber daya manusia. Pemerintah memiliki dana pendidikan melalui transfer ke daerah untuk biaya operasi sekolah, melalui Kemendikbud, Kementerian Agama, BRIN, dan lainnya.
 
"LPDP adalah pelengkapnya. Jadi jangan sering memikirkan satu-satunya untuk mengatasi semua isu hanya LPDP," kata Sri Mulyani.