Ketum PBNU Mengaku Tidak Bisa Memberi Sanksi ke Pihak yang Klaim Nama NU

Jakarta: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (gus Yahya) mengatakan tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang mengatasnamakan NU atau mengeklaim mendapatkan dukungan dari NU. Sanksi bisa diberikan ke pengurus NU yang terbukti ikut politik praktis membawa nama NU. 

"Kalau ada capres mengatasnamakan NU tapi bukan pengurus NU ya kami juga bisa mengatakan itu tidak benar. Tapi kan kami tidak bisa beri sanksi apa-apa kalau bukan pengurus," ujar Gus Yahya pada media seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/9).

Gus Yahya menjelaskan sudah beberapa kali memberikan sanksi ke pengurus NU yang terbukti menggunakan kantor NU untuk deklarasi dukungan calon tertentu. Sanksi awal berupa teguran.

"Ada dan sudah beberapa kali kita laksanakan. Saksinya bukan calon atas nama NU ya. Tapi kalau ada pengurus NU kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik praktis, langsung kita tegur," jelas dia. 

Dia menerangkan NU mempersilahkan pengurusnya untuk terlibat dalam pilihan politik. Tetapi, tidak mengatasnamakan NU.

"Kemarin ada beberapa pengurus di tingkat kabupaten yang kita tegur karena misalnya mengadakan deklarasi calon presiden di kantor NU. Ini enggak boleh. Kita tegur. Tapi misalnya dia pribadi ikut ke sana ke mari (berpolitik) itu hak pribadinya," jelas Gus Yahya.