KPK Klaim Pemanggilan Muhaimin Tak Terkait Politik

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeklaim pemanggilan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tidak terkait dengan deklarasi calon wakil presiden (cawapres). Keterangan dia dibutuhkan untuk mendalami dugaan rasuah pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

"Ini sekaligus menegaskan jadi tidak ada kaitan sama sekali terhadap proses politik yang saat ini sedang berlangsung," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 5 September 2023.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menyebut surat panggilan Cak Imin dikirim pada 31 Agustus 2023. Sedangkan, deklarasi cawapres terjadi pada 2 September 2023.

Jadi, kata Ali, surat panggilan yang lebih dulu itu menunjukkan pemanggilan Cak Imin tidak berkaitan dengan perkembangan politik yang terjadi di Indonesia. KPK juga tidak mengetahui jadwal deklarasi itu.

"Memang kami sudah mengagendakan jauh-jauh hari terkait dengan pemanggilan yang bersangkutan (Cak Imin)," ucap Ali.

Kasus ini sebenarnya sudah terjadi pada 2012. Pemanggilan ini menyedot perhatian publik lantaran KPK melakukannya tak lama setelah Cak Imin dideklarasikan sebagai bakal cawapres Anies Baswedan. Langkah KPK dinilai kental muatan politis.

Dalam sebuah wawancara, Cak Imin mengaku siap kooperatif membantu KPK memberikan keterangan yang dibutuhkan. Ia pun mendukung pemberantasan korupsi di Tanah Air.