Pemilih Pemula di DIY Disebut Bisa Pengaruhi Pilkada 2024

Yogyakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan pemilih pemula masih jadi persoalan yang harus ditangani. Hal tersebut agar pemilik hak pilih dalam Pilkada 2024 bisa terakomodasi.

"Pemilih pemula ini bisa memengaruhi jumlah pemilih pada Pilkada 2024," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu DIY, Umi Illiyina, saat dihubungi, Selasa, 20 Agustus 2024. 
 

Baca: Pemkab Cirebon Bentuk Tim Khusus Awasi Netralitas ASN

Pemilih tambahan pada Pilkada 2024 ini sekitar 600 ribu hingga 800 ribu orang dibanding Pemilu 2024. Menurut dia hal itu akan menjadi bagian yang harus diperhatikan penyelenggara Pilkada dalam mengakomodasi pemilih pemula, termasuk mereka yang pada 27 November berusia 17 tahun. 

"Pada saat Pemilu itu kan ada daftar pemilih khusus, sebenarnya yang mereka belum masuk ke dalam DPT sehingga Bawaslu memastikan pada saat pemilihan kepala daerah ini bahwa mereka itu otomatis sudah harus masuk ke dalam DPT sehingga otomatis jumlah pemilih Pilkada itu akan lebih banyak dibandingkan pemilu yang lalu," jelasnya.

Selain hal di atas, Umi juga berharap masyarakat ikut memantau data pemilih sementara (DPS) yang kini diumumkan ke publik, baik di kantor kecamatan, desa, dan situs KPU kabupaten/kota. Masukan itu baik dari aspek pemegang hak pilih belum terdata, pindah status dari sipil menjadi TNI/Polri atau sebaliknya, hingga yang sudah meninggal. DPS itu nantinya akan diproses menjadi DPT menjelang hari pemungutan suara. 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Aspiyah, mengatakan jajarannya kini melakukan jemput bola dalam perekaman KTP elektronik. Sasaran yang ditunjuk yakni ke sekolah-sekolah tingkat SMA, baik negeri maupun swasta. 

"Yang kami rekam juga yang 16 tahun ke atas. Nanti saat mereka 17 tahun kita tinggal cetak KTP-nya," ungkapnya.

Ia mengatakan data sementara pemilih pemula di wilayahnya sebanyak 12.354 orang. Jumlah itu terdiri atas 9,675 orang sudah melakukan perekaman dan 2,679 orang belum perekaman. Adapun persentase sudah rekam sebesar 78,31 persen. 

Ia juga menyatakan pekan depan pihaknya akan melakukan perekaman KTP el di Sekolah Luar Biasa (SLB). Ia mengatakan SLB memiliki peserta didik yang usianya kadang sudah lebih dari 10 tahun namun ada yang belum memiliki kartu identitas. 

Aspiyah menambahkan pihaknya juga meminta data ke para perangkat desa terkait penduduk kategori lansia, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), maupun jompo. Pihaknya akan mendatangi warga untuk perekaman KTP El. 

"Kami ingin memenuhi hak-hak warga negara pada Pilkada supaya tidak terlewatkan dan progresnya masih berjalan. Pada coklit lalu, ada data ganda dan KPU berkirim surat, sambil melampirkan datanya. Kami cek dan analisis, ini data ganda dan dihapus," ujarnya.