Pemerintah Lebih Hati-hati Tarik Utang

Jakarta: Ketidakpastian ekonomi dunia yang masih cukup tinggi mendorong pemerintah jauh lebih berhati-hati melakukan penarikan utang. Itu terlihat dari realisasi utang yang jauh lebih rendah, baik dari tahun lalu maupun dari yang dialokasikan dalam APBN tahun ini.
 
"Pengelolaan utang kita masih terus terjaga dengan baik dan hati-hati. Kita juga tahu higher for longer harus kita sikapi dengan pengelolaan yang lebih hati-hati, issuance harus ditentukan secara situasi, sehingga kita tidak terekspos dengan suku bunga yang melonjak sangat tinggi dan bahkan disertai volatilitas nilai tukar," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers dilansir Media Indonesia, Sabtu, 25 November 2023.

Data Kemenkeu menunjukkan, realisasi pembiayaan utang hingga Oktober 2023 sebesar Rp203,6 triliun. Itu jauh lebih rendah dari alokasi penarikan utang tahun ini yang mencapai Rp696,3 triliun. Bahkan realisasi itu terlampau rendah dibanding Oktober 2022 yang mencapai Rp507,3 triliun.
 
Realisasi tersebut membuat pertumbuhan utang yang dilakukan pemerintah negatif hingga 59,9 persen. Dengan kata lain, penarikan utang hanya berkisar 30 persen dari yang dialokasikan di dalam APBN tahun ini.
 
Baca juga: Defisit Anggaran 2023 akan Turun Lebih Rendah dari Proyeksi

Rincian realisasi utang

 
Realisasi utang tersebut berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp185,4 triliun hingga Oktober 2023. Angka tersebut terpaut jauh dari rencana penerbitan obligasi pemerintah di APBN yang mencapai Rp712,9 triliun.

"Ini artinya turun drastis dari tahun lalu yang mencapai Rp500,3 triliun, turunnya 62,9 persen dari sisi penerbitan SBN neto," kata Sri Mulyani.
 
Sementara penarikan utang yang berasal dari pinjaman luar negeri tercatat mencapai Rp18,2 triliun. Realisasi itu lebih tinggi dibanding pengadaan utang luar negeri di periode yang sama tahun lalu senilai Rp7 triliun.
 
Kendati demikian, Sri Mulyani mengatakan realisasi penarikan utang secara keseluruhan berjalan dengan baik.

"Pengelolaan pembiayaan utang terjaga dengan baik, dilakukan secara pruden dan akuntabel," tutur Sri Mulyani.