1.564 Pantarlih Diduga Punya Keterlibatan dengan Parpol

Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah melakukan patroli pengawasan terhadap kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah. Hasilnya, terdapat 1.564 petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) diduga memiliki keterlibatan dengan partai politik.

"Ini terjadi di 27 provinsi. 5 provinsi dengan kejadian terbanyak (lebih dari 100 kejadian) adalah Banten, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bangka Belitung. Provinsi dengan pantarlih paling sedikit (di bawah 10 kejadian) Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara,” kata Anggota Bawaslu Lolly Suhenty melalui keterangannya di Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.
 

Baca: Kontestan Pilkada di DIY Diingatkan Tak halalkan Segala Cara untuk Menang

Berdasarkan temuan tersebut, Lolly menyampaikan pihaknya akan melakukan tindak lanjut dengan memberikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai tingkatan. Lebih lanjut, Panitia Pemilihan Kecamata (PPK) juga diharapkan melakukan klarifikasi kepada pantarlih yang diduga terlibat dalam partai politik tersebut.

“Jika yang bersangkutan tidak terlibat sebagai anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta pemilu, maka pantarlih membuat surat pernyataan tidak menjadi anggota/pengurus parpol/tim kampanye,” ujar Lolly.

Dia juga berharap agar KPU sesuai tingkatan berkoordinasi dengan partai politik. Sehingga, nama pantarlih yang diduga terlibat itu dihapus dari Sipol.

“Jika yang bersangkutan terbukti merupakan anggota partai politik, PPK menindaklanjutinya dengan cara mengganti pantarlih tersebut,” pungkasnya.