Baleg Masih Timbang RUU Perampasan Aset Dibutuhkan atau Tidak

Jakarta: Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Ahmad Doli Kurnia mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih dibahas apakah masuk atau tidak dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ia menyebut ada pendapat sejumlah legislator kalau RUU Perampasan Aset tak terlalu dibutuhkan.

"Dari pembicaraan teman-teman yang ada beberapa di sini (DPR), ya sebetulnya kalau bicara tentang pemberantasan korupsi, tanpa juga kita kemudian membuat Undang-Undang Perampasan Aset itu sudah cukup," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senatan, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024. 

Ia menyebut tanpa RUU Perampasan Aset, sudah ada regulasi atau undang-undang yang mengatur pemberantasan korupsi. Makanya, RUU Perampasan Aset masih dibahas apakah masuk kategori dibutuhkan atau tidak.

"Saya belum lihat isi dari draf Undang-Undang Perampasan Aset itu seperti apa," ungkapnya

Namun, Doli enggan bila DPR disebut menolak RUU Perampasan Aset. Ia mengatakan DPR dan pemerintah masih melakukan konsolidasi untuk menentukan regulasi yang diperlukan untuk pemberantasan korupsi sesuai janji Presiden Prabowo Subianto 

"Jangan sekarang disimpulkan bahwa DPR menolak Undang-Undang Perampasan Aset. Gitu loh. Atau menerima perampasan aset," ungkapnya.
 

Baca juga: RUU Perampasan Aset Jangan Dijadikan Momok Menakutkan Buat Kehidupan Berpolitik

Doli menegaskan pemerintah dan DPR berkomitmen memberantas korupsi. Mengenai undang-undang yang mendukung komitmen tersebut masih perlu dikaji dan diperkuat apa saja yang diatur dalam undang-undang tersebut. 

"Regulasi menyusun undang-undang yang penting mendukung soal pemberantasan korupsi itu. Nah, apakah Undang-Undang Perampasan Aset itu menjadi bagian, ini yang sekarang kita sedang perkuat, termasuk subsansinya," ujarnya.

Doli mengatakan Baleg DPR masih memiliki waktu hingga 18 November 2024 untuk menentukan Prolegnas. Ia berharap Baleg dapat menelurkan regulasi yang menjadi prioritas dan dibutuhkan dalam lima tahun mendatang.

"Pemerintah ini targetnya apa dan membutuhkan regulasi apa aja. Sehingga nanti kita dalam perjalannya cuma tinggal cross-checklist, cross-check, gitu," ujarnya.