Respons Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah, Surya Paloh: Ada Pengaruh dari Mana?

Jakarta: Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh merasa heran Mahkamah Konstitusi (MK) telah diisi orang-orang hebat dan pemikir-pemikir hebat. Namun, para hakim konstitusi justru mengambil langkah yang teledor dengan memutuskan pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah. 

"Tapi demikian? Kita bertanya tanya apa yang menyebabkan putusan itu terjadi? Apakah ada pengaruh dari mana?" ujar Surya Paloh dalam pidatonya pada acara Pelantikan DPW, Sayap, dan Badan Partai NasDem di Hotel Santika Premiere, Palembang, Sumatra Selatan, Sabtu, 5 Juli 2025.

Dia menegaskan NasDem sangat terusik dengan putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilu nasional dan daerah ini. Menurut dia, putusan ini membangun kesadaran akan kemurnian konstitusi.

"NasDem berani menyatakan MK amat sangat salah," tegas dia.
 

Baca Juga:  Surya Paloh Sebut MK Melakukan Pencurian Kedaulatan Rakyat

MK memutuskan mulai 2029, keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden (Pemilu nasional) dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota (Pemilu daerah atau lokal). Hal itu termuat dalam putusan 135/PUU-XXII/2024.

Sehingga, pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.