Sepakati Tarif dengan AS, Pemerintah Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa di Atas 5%

Jakarta: Pemerintah optimistis perekonomian di semester II 2024 mampu mencapai kisaran lima persen. Salah satu faktor yang mendukung ialah hasil kesepakatan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Itu diyakini akan mampu mendorong geliat industri manufaktur di Tanah Air.

“Kalau tadinya kita sudah terancam dengan pertumbuhan yang cukup lemah di 4,7 persen (di semester I). Dengan tarif yang lebih baik ini kita melihat pertumbuhan ekonomi bisa rebound di atas lima persen untuk paruh kedua,” kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu di Jakarta, Kamis, 24 Juli 2025.

Ia menambahkan, tarif dagang sebesar 19 persen yang disepakati oleh Indonesia dan AS akan memantik peningkatan produksi industri manufaktur nasional. Itu karena arus barang yang dibutuhkan dari AS akan semakin mudah dan cepat masuk untuk mendukung proses produksi di dalam negeri.
 

Baca juga:  Pemerintah Girang Tarif AS untuk Indonesia Jadi Salah Satu yang Paling Kecil

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Peningkatan belanja pemerintah

Selain hasil kesepakatan tarif, laju perekonomian Indonesia juga akan didongkrak oleh peningkatan belanja pemerintah pada paruh kedua tahun ini. Penyerapan belanja, kata Febrio, akan dilakukan untuk mempercepat eksekusi berbagai program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi strategi pertama yang terutama adalah pemerintah harus mempercepat belanja. Banyak sekali mulai dari program-program prioritas Pak Presiden itu harus kita percepat semua. Jadi itu nanti akan mendukung rebound untuk semester kedua,” jelasnya.

Karena itu, lanjut Febrio, pemerintah memperlebar defisit anggaran dalam proyeksi yang disampaikan ke DPR beberapa waktu lalu. Sebelumnya, defisit APBN diperkirakan sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun pengambil keputusan mengubah besaran defisit menjadi 2,78 persen saat menyampaikan laporan kinerja semester ke parlemen dan disetujui beberapa waktu lalu.

Pengelola keuangan negara, kata Febrio, juga telah mengkalkulasi tarif dagang 19 persen ke dalam pembahasan Rancangan APBN 2026 yang masih dalam proses pembahasan dan penyusunan dengan DPR.

“Pembahasan di DPR kan tentunya sangat melihat perkembangan yang terjadi secara global maupun juga domestik. Jadi apa-apa saja yang terutama berdampak cukup signifikan pasti sudah kita consider dan masuk dalam skenario-skenario. Jadi ini sudah kita masukkan,” pungkasnya.