Hambat Kegiatan, Pemerintah Perlu Timbang Ulang Efisiensi Anggaran

Jakarta: Pemerintah didorong untuk mempertimbangkan kembali kebijakan efisiensi atau realokasi anggaran. Sebab langkah itu menghambat pertumbuhan sektor riil lantaran belanja pemerintah untuk beberapa kegiatan dan program dikurangi.
 
"Ketika belanja pemerintah berkurang, sektor perhotelan, pariwisata, dan industri jasa langsung mengalami penurunan permintaan," kata Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi kepada Media Indonesia, Selasa, 11 Maret 2025.
 
Itu amat disayangkan. Apalagi, lanjutnya, sektor-sektor tersebut amat bergantung pada aktivitas konsumsi yang sering kali didorong dari pengeluaran negara seperti perjalanan dinas, penyelenggaraan acara, hingga proyek yang menunjang mobilitas masyarakat.
 
Syafruddin mengatakan, efisiensi anggaran memang diperlukan. Namun semestinya hal itu tak serta merta menyebabkan stagnasi perekonomian. Jika tetap kukuh menggunakan kebijakan efisiensi saat ini, maka diperlukan kebijakan lain sebagai penyeimbang.
 
"Perlu mengimbanginya dengan kebijakan yang mendorong sektor terdampak agar tetap tumbuh. Stimulus fiskal dapat menjadi solusi untuk menjaga daya beli masyarakat, misalnya melalui insentif pajak bagi industri terdampak atau program bantuan bagi pekerja sektor jasa. Insentif semacam ini akan memastikan bahwa bisnis tetap berjalan dan tenaga kerja tetap terserap," jelas dia.
 

Baca juga: Peringkat Saham RI Anjlok, Kebijakan Efisiensi Anggaran Disorot

(Ilustrasi penghitungan APBN. Foto: dok MI)
 

Dorong investasi sektor produktif

 
Selain itu, pemerintah juga dinilai dapat mendorong investasi di sektor produktif guna menciptakan lapangan kerja baru, mengingat tren pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi. Sektor manufaktur dan teknologi, kata Syafruddin, dapat menjadi prioritas dalam strategi mendongkrak perekonomian saat ini.
 
"Jadi, pemerintah harus memastikan bahwa efisiensi anggaran benar-benar bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana, bukan sekadar memangkas belanja yang justru memperlambat pertumbuhan ekonomi," kata dia.
 
"Jika pemangkasan anggaran dilakukan tanpa strategi kompensasi, dampaknya akan langsung dirasakan oleh sektor-sektor padat karya seperti perhotelan, pariwisata, dan konsumsi domestik," lanjut Syafruddin.