Bahasa Inggris Mapel Wajib SD Dinilai Langkah Strategis Meningkatkan SDM Bangsa

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menetapkan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran (mapel) wajib di jenjang sekolah dasar (SD) mulai Tahun Ajaran 2027-2028. Kebijakan itu dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat fondasi kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak usia dini.

Rerie menyampaikan, penguasaan bahasa Inggris sejak SD akan menjadi bekal penting bagi generasi muda Indonesia dalam menghadapi persaingan global. “Kebijakan ini menunjukkan arah pendidikan nasional yang visioner. Pengenalan bahasa Inggris sejak dini bukan sekadar soal bahasa, tetapi bagian dari upaya menyiapkan generasi yang percaya diri, adaptif, dan berdaya saing di tingkat internasional,” ujar Rerie melalui keterangan tertulis, Jumat, 24 Oktober 2025.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, pendekatan Kemendikdasmen yang menitikberatkan kemampuan komunikasi daripada tata bahasa, sudah tepat. Hal itu dinilai membuat anak-anak tidak takut berbahasa Inggris. 

"Fokusnya bagaimana mereka mampu mengekspresikan gagasan dengan percaya diri,” ungkap Rerie.

Baca juga:  Prabowo Instruksikan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah

Anggota Komisi X DPR RI menekankan pentingnya kesiapan para guru dalam menjalankan kebijakan tersebut. Menurut dia, peningkatan kapasitas guru menjadi kunci. 

"Negara harus memastikan adanya pelatihan dan pendampingan agar implementasinya efektif dan merata di seluruh Indonesia,” sebut Rerie.

Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II itu menilai, kebijakan tersebut sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Yakni, menempatkan penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sebagai salah satu kompetensi global yang harus dimiliki generasi muda. 

Namun, ia menekankan bahwa penerapannya perlu disertai persiapan matang. Terutama pada aspek guru, kurikulum, dan sarana belajar.

“Kebijakan ini positif, tetapi kesiapan di lapangan harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua sekolah dasar, termasuk di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), memiliki guru yang kompeten dan fasilitas pendukung yang memadai,” sebut Rerie.

Ilustrasi belajar mengajar. Foto: Dok. MI.

Rerie juga mendorong Kemendikdasmen untuk mempercepat program pelatihan dan sertifikasi bagi guru bahasa Inggris di jenjang SD. Menurut dia, tanpa dukungan tenaga pendidik yang berkualitas, kebijakan itu berisiko menimbulkan kesenjangan baru antara sekolah di kota besar dan di daerah terpencil.

Selain itu, pengembangan bahan ajar yang kontekstual dan sesuai usia siswa SD perlu menjadi perhatian. “Kita tidak ingin bahasa Inggris menjadi beban bagi anak-anak. Pendekatannya harus komunikatif dan menyenangkan agar bisa membentuk fondasi kemampuan berbahasa yang kuat,” ujar Rerie.

Penerapan bahasa Inggris wajib di SD, tambah Rerie, diharapkan dapat meningkatkan daya saing anak bangsa dan membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam percaturan global. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

“Kebijakan ini harus menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” kata Rerie.