Tolak Skema Power Wheeling, Negara Tetap Pengendali Sistem Ketenagalistrikan!

Jakarta: Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto tegas menolak skema power wheeling meski banyak konglomerat yang meminta untuk memasukan skema tersebut dalam sistem ketenagalistrikan nasional.

Menurut dia, negara tetap perlu menjadi pengendali sistem kelistrikan nasional demi menjaga keandalan dan keterjangkauan listrik bagi seluruh masyarakat.

"Saya tahu mengenai power wheeling banyak yang ingin. Banyak konglomerat yang minta power wheeling. Yang saya tahu ya. Jadi ini, Pak Prabowo sudah putuskan tidak. Negara jadi tetap pengendali (ketahanan energi nasional)," tegas Hashim dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, dikutip Minggu, 2 Maret 2025.

Hashim menegaskan salah satu alasan utama pemerintah menolak skema power wheeling adalah potensi kekacauan dalam industri listrik. "Jika power wheeling diterapkan, industri listrik bisa menjadi seperti wild west, di mana pihak asing berpotensi mendominasi sektor ini," sebut dia.
 

Baca juga: Jaga Ketahanan Energi, Presiden Prabowo Tolak Power Wheeling Ketenagalistrikan

(Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. Foto: dok Kemlu)
 

Liberalisasi sektor ketenagalistrikan

Sebagai informasi, power wheeling merupakan langkah awal menuju liberalisasi sektor ketenagalistrikan, yang berpotensi mengurangi kontrol negara. Jika diterapkan, power wheeling dapat berdampak negatif terhadap keandalan listrik dan keterjangkauan tarif listrik bagi masyarakat. 

Sebelumnya, peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Akmaluddin Rachim menyambut baik penundaan Revisi Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET) yang sempat memasukkan klausul power wheeling. 

"Prinsip penolakan power wheeling tersebut penting untuk menjaga stabilitas sektor energi. Jika terganggu, harga listrik bisa ditentukan oleh mekanisme pasar, yang berisiko merugikan masyarakat," kata Akmaluddin. 

Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat. "Penundaan tersebut membuktikan pemerintah masih berpihak kepada rakyat dengan menjaga tarif listrik agar tetap terkendali dan tidak melonjak akibat penerapan power wheeling," jelas Akmaluddin.