KPPI Fokus Perkuat Pemahaman Legislator Membaca Postur Anggaran hingga Efektivitas Berkomunikasi

Jakarta: Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Anggota Legislatif Memahami Postur Anggaran, Komunikasi Publik, dan Memaknai Undang-Undang Pemilu serta Strategi Pemenangan Politisi Perempuan'. FGD ini diharapkan memperkuat legislator dalam memahami postur anggaran hingga efektivitas komunikasi.

"FGD seminar untuk bisa menambah wawasan kita semua. Ya terkait dengan bagaimana membaca postur anggaran dan bisa berkomunikasi dengan efektif," kata Ketua Presidium KPPI 2025 Irma Suryani Chaniago dalam sambutannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Mei 2025.

FGD ini juga bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang struktur dan postur anggaran negara terkini. Kemudian, memastikan anggota legislatif perempuan dapat memastikan anggaran bermanfaat bagi masyarakat.

"Jadi kalau ibu-ibu bisa membaca khusus ranggaran, insyaallah, apapun yang ibu lakukan di daerah, saya yakin rakyat bukan cuma pemerintah, tapi rakyat pun juga akan angkat topi. Oh bener, ibu ini ngerti ya. Aspirasi kita tersanpaikan dan bisa dijalankan. Kan itu intinya ya," ujar Anggota Komisi IX DPR itu.
 

Baca juga:  Pemberdayaan Perempuan Dinilai Langkah Strategis Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Selain itu, FGD ini diharapkan meningkatkan kemampuan berbicara para legislator perempuan di ruang publik dan media dengan narasi kuat serta terstruktur. Lalu, mengembangkan strategi komunikasi politik yang efektif.

"Khususnya terkait isu anggaran kepada konstituen, dan komunikasi politik untuk dalam upaya upaya memperjuangkan suatu kebijakan," ujar Irma.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menilai positif kegiatan yang digelar KPPI. Karena membuka ruang diskusi terhadap berbagai pemahaman tentang legislasi, termasuk perihal komunikasi yang mumpuni.

Indra membuka peluang mengajak KPPI sebagai mitra Badan Keahlian DPR. KPPI nantinya akan berkontribusi untuk ikut menguji publik undang-undang di Indonesia.

"Tidak menutup kemungkinan dengan semacam ini ke depan KPPI merupakan salah satu stakeholder yang bisa menjadikan mitra untuk uji publik terhadap undang-undang yang ada di Indonesia," ujar Indra.