PBB Peringatkan Kemungkinan Terjadinya Nakba Kedua di Palestina

New York: Komite Khusus PBB untuk Menyelidiki Praktik-praktik Israel di Wilayah Pendudukan Palestina dan Arab memperingatkan bahwa dunia saat ini sedang menyaksikan kemungkinan terjadinya "Nakba kedua", akibat eskalasi kekerasan, blokade kemanusiaan, dan kebijakan pendudukan yang dijalankan Israel.

Istilah "Nakba" berasal dari bahasa Arab yang berarti "malapetaka", merujuk pada peristiwa pengusiran sekitar 750.000 warga Palestina dari tanah mereka pada 1948 dalam rangka pembentukan Negara Israel.

Peristiwa ini disertai penghancuran lebih dari 500 desa Arab, pembantaian, serta pembersihan etnis dan hingga kini menjadi simbol luka kolektif dan perlawanan dalam identitas nasional Palestina.

"Israel terus menyebabkan penderitaan yang tak terbayangkan bagi rakyat yang hidup di bawah pendudukannya, sambil memperluas perampasan tanah sebagai bagian dari aspirasi kolonial yang lebih luas. Apa yang kita saksikan bisa jadi adalah Nakba lainnya," ujar Komite Khusus PBB, mengutip pernyataan penutup misi lapangan mereka di Amman, Jumat, 9 Mei 2025.

Komite tersebut mendokumentasikan penggunaan penyiksaan, kekerasan seksual sistematis, serta pemaksaan kelaparan sebagai metode perang oleh militer dan otoritas Israel.

"Metode-metodenya seperti buku panduan untuk merendahkan, mempermalukan, dan menanamkan rasa takut: dari pelecehan seksual, sentuhan tidak pantas, pemerkosaan, hingga penggunaan benda asing seperti tongkat dan pentungan—dilakukan terhadap pria, wanita, bahkan anak-anak," ungkap pernyataan itu.
 

Baca Juga: Kepulangan Warga Palestina ke Gaza Membalikkan Peristiwa ’Nakba’

PBB menyebut praktik-praktik tersebut selaras dengan tindakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta memperingatkan bahwa impunitas Israel harus segera diakhiri.

Komite juga menyoroti penggunaan blokade total terhadap Gaza sebagai bentuk "senjata kelaparan" yang digunakan untuk menundukkan seluruh populasi.

"Sulit membayangkan ada pemerintah yang dengan sengaja membuat rakyatnya mati kelaparan, sementara truk makanan hanya berjarak beberapa kilometer. Namun inilah kenyataan mengerikan yang dihadapi warga Gaza," ujar komite.

Israel diketahui tidak merespons permintaan konsultasi dari PBB dan menolak memberikan akses kepada Komite ke wilayah Israel, Palestina, atau Dataran Tinggi Golan yang diduduki. Komite menyebut penolakan ini sebagai bentuk pengabaian total terhadap hukum internasional.

"Israel jelas merasa memiliki impunitas penuh untuk melakukan kejahatan mengerikan dan tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan, kebijakan, dan praktiknya di wilayah Palestina dan Suriah yang diduduki," tegas laporan itu.

Komite menyerukan agar negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap Israel menggunakan semua tekanan politik dan ekonomi yang tersedia untuk menghentikan kebijakan ilegal, serta menghentikan penjualan senjata dan bantuan militer dari perusahaan swasta maupun BUMN.

"Blokade kemanusiaan ini harus dihentikan sekarang. UNRWA harus diizinkan menjalankan mandatnya untuk memberikan layanan esensial. Dunia tidak boleh diam," demikian pernyataan Komite.