Usul Parpol Didanai APBN, KPK: Bisa Diaudit dan Dipidana

Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto menyebut ada pengetatan pengawasan jika usul pendanaan partai politik menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) disetujui. Sejatinya, usul itu dimaksudkan agar mencegah korupsi terjadi di Indonesia.

“Tentu bisa diaudit dan dipidana,” kata Fitroh melalui keterangan tertulis, Jumat, 16 Mei 2025.

Fitroh mengatakan, semua pihak yang menerima uang negara wajib diaudit. Jika ada penyelewengan, hukuman pidana akan berlaku.

KPK juga akan memantau pergerakan partai jika usul penggunaan APBN disetujui. Jika usul itu dijalankan, partai harus menyeleksi rekrutmen, dan harus memastikan semua kadernya berintegritas.