Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: MI/Susanto.
Insi Nantika Jelita • 12 June 2025 20:47
Jakarta: Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skenario menghadapi ketegangan perdagangan global, terutama akibat lonjakan impor Amerika Serikat (AS) yang memicu ketidakstabilan.
Luhut menegaskan pentingnya langkah-langkah strategis dalam menghadapi situasi ekonomi global yang tak menentu. Dia membeberkan pagi ini sekitar pukul 9.30 WIB, para menteri Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat untuk membahas perkembangan perang dagang, serta seberapa besar dampaknya terhadap ekonomi Indonesia.
"Ini menjadi dasar penyusunan rekomendasi yang disiapkan presiden karena hal-hal masih tidak stabil," kata Luhut dalam acara International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025.
Dia menyebut ketidakpastian global kian kompleks. Di satu sisi, AS tengah menghadapi tekanan internal, sementara Tiongkok juga menghadapi tantangan ekonominya sendiri. Situasi serupa terlihat di Eropa yang terdampak konflik dengan Rusia, serta penurunan kehadiran AS di kawasan tersebut.
"Dalam kondisi yang sulit diprediksi ini, kita harus menyiapkan skenario terburuk agar siap menghadapi segala kemungkinan," beber mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu.
Dia menekankan pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas lima persen, guna mencapai target ambisius delapan sampai sembilan persen pada 2028-2029. Menurut Luhut, target ini bukan hal yang mustahil jika dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dan efisiensi kebijakan.
Salah satu program prioritas yang dinilai memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan adalah makan bergizi gratis (MBG). Berdasarkan kajian DEN, MBG diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,01 persen sampai 0,26 persen, menciptakan 0,9 juta hingga 1,9 juta lapangan kerja baru, serta menurunkan tingkat kemiskinan hingga empat persen.
Kemudian, Luhut juga menekankan pentingnya disiplin fiskal. Efisiensi dalam pengeluaran negara dianggap sebagai kunci. "Oleh karena itu, Presiden mendorong percepatan reformasi birokrasi, termasuk peluncuran teknologi pemerintahan (GovTech) pada Agustus mendatang," jelas dia.
GovTech dirancang untuk meningkatkan layanan pemerintah dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Luhut juga menyoroti keberadaan e-katalog dalam pengadaan pemerintah, yang dianggap sebagai langkah konkret menuju pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan efektif.
Baca juga: Gara-gara Perang Dagang, Bank Dunia Pangkas Proyeksi Ekonomi Global Jadi 2,3% |