Kegiatan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan Dinilai Harus Sejalan

Jakarta: Keputusan pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya, diapresiasi. Langkah tersebut dinilai membuktikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memahami bahwa sektor ekonomi dan ekologi harus sejalan.

"Sudah seharusnya kegiatan ekonomi tetap harus memikirkan lingkungan sekitar," kata anggota Komisi  XI DPR RI Galih D. Kartasasmita melalui keterangan tertulis, Rabu, 11 Juni 2025.

Politikus Partai Golkar itu menilai pemerintahan Prabowo merespons cepat kegelisahan masyarakat soal tambang di Raja Ampat. Yakni, memerintahkan kementerian lembaga terkait meninjau langsung pertambangan di Raja Ampat.

"Respon cepat dari Pemerintaha Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Pak Bahlil Lahadalia ini penting agar diketahui kondisi riil dilapangan dan kiranya perlu juga dilakukan kajian secara menyeluruh atas perizinan tambang yang ada," ungkap dia.
 

Baca juga:  Walhi: Aktivitas Tambang di Raja Ampat Bisa Mengancam Pulau-Pulau Kecil

Kajian dilakukan guna Memastikan seluruh izin yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berwawasan lingkungan. Apalagi, Raja empat adalah salah satu andalan tempat pariwisata di Indonesia dan harus selalu dijaga kelestasiannya dan keindahannya.

"Dibandingkan pertambangan yang bisa habis, sektor pariwisata tentu bisa terus ada selama kita menjaganya dengan baik, ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan mencabut empat IUP nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pengumuman disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta.

IUP perusahaan tambang yang dicabut yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

Pencabutan izin ini dilakukan setelah evaluasi menyeluruh yang melibatkan beberapa kementerian. Termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kehutanan.