Sinkronisasi Antarlembaga Penting untuk Efektifkan Kinerja Wujudkan Swasembada Pangan

Ilustrasi swasembada pangan. Foto: Medcom.id.

Sinkronisasi Antarlembaga Penting untuk Efektifkan Kinerja Wujudkan Swasembada Pangan

Anggi Tondi Martaon • 24 March 2025 20:02

Jakarta: Angota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, menekankan pentingnya sinkronisasi antarorganisasi pemerintah yang membidangi masalah pangan dan pertanian. Kerja sama yang baik dan efektif diperlukan untuk wujudkan swasembada pangan.

Hal itu disampaikan Arif dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan pemerintah membahas swasembada pangan dan ketersediaan pangan jelang Hari Raya Idulfitri 2025, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 24 Maret 2025.

"Kami ingin memberikan catatan, bahwa sinkroniasasi antardepartemen dan badan usaha harus bisa berjalan efektif dan baik," ujar Arif melalui keterangan tertulis, Senin, 24 Maret 2025.

Arif optimistis tekad Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia menuju swasembada pangan memiliki peluang yang sangat baik. Sudah ada beberapa program yang mendukung hal tersebut, seperti pencetakan lahan sawah baru di beberapa daerah.

"Mudah-mudahan, kita optimis bahwa itu bisa menjadi salah satu langkah untuk swaasembada pangan yang diharapkan Pak Presiden Prabowo," ungkap dia.
 

Baca juga: 

Menko Pangan: Indonesia Sudah Swasembada Beras dan Jagung 2025


Menurut dia, masalah pangan merupakan permasalahan penting yang harus menjadi perhatian seluruh pihak. Ketersediaan pangan sangat dibutuhkan sebagai kebutuhan pokok sekaligus sebagai jaminan tumbuhnya generasi emas Indonesia.

"Ini urusan masa depan kita, urusan perut, masalah kesejahteraan rakyat. Jadi saya minta lebih serius, lebih konsentrasi, supaya jangan sampai apa yang kita lakukan, yang menjadi korban adalah masyarakat banyak," sebut dia.

Dalam rapat tersebut Arif memperingatkan Bulog untuk memperketat pengawasan. Sehingga, rantai beli dan distribusi tidak terlalu banyak melewati perantara.

"Bulog harus bertransformasi untuk bisa lebih mandiri di bawah Presiden. Supaya jangan beli gabah pakai duit pinjaman bank atau apa, yang akhirnya menambah beban lagi," ujar Arif. 

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Anggi Tondi)