Mesir-Palestina Tolak Proyek Permukiman Israel di E1, Khawatir Tepi Barat Terpecah

Kairo: Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dan Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh membahas pentingnya menjaga keutuhan wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat serta memastikan Otoritas Palestina dapat menjalankan tanggung jawabnya.

Dalam pembicaraan melalui telepon pada Minggu, 23 Agustus 2026, kedua pejabat membahas perkembangan terbaru di Tepi Barat, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Mesir yang dikutip Gulf Times.

Abdelatty mengecam perluasan aktivitas permukiman Israel, meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel, serta tindakan yang disebutnya sebagai pelanggaran di Yerusalem Timur dan kompleks Masjid Al-Aqsa.

Ia juga menegaskan penolakan Mesir terhadap proyek permukiman Israel di kawasan E1, yang menurutnya dapat memecah wilayah Tepi Barat, mengepung dan mengisolasi Yerusalem Timur, serta semakin menghambat upaya pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan garis 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

"Proyek permukiman di kawasan E1 sepenuhnya tidak dapat diterima," tegas Kemlu Mesir.

Rencana Perdamaian

Abdelatty dan al-Sheikh juga membahas upaya menyelesaikan kewajiban tahap pertama dari rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesuai peta jalan yang telah disepakati, serta mempersiapkan peralihan menuju tahap kedua.

Salah satu fokusnya adalah memastikan bantuan kemanusiaan terus mengalir ke Jalur Gaza dan memungkinkan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) mulai menjalankan tugasnya dari dalam wilayah tersebut.

Al-Sheikh mengapresiasi peran Mesir dalam mendukung perjuangan Palestina serta upaya Kairo memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.

Kedua pihak juga menegaskan bahwa koordinasi dan konsultasi akan terus dilakukan dalam menghadapi tahapan berikutnya.

Baca juga:  Permukiman Ilegal Israel di Tepi Barat Capai 592, Dihuni Sekitar 780 Ribu Pemukim