Cegah Penyelewengan, Purbaya Bakal Pelototi Rekening Pejabat Kemenkeu

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memantau aktivitas rekening pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

Menkeu menyatakan dirinya memiliki akses terhadap rekening seluruh pejabat di bawah kepemimpinannya. Namun, pengawasan hanya akan dilakukan terhadap pegawai tingkat eselon I sampai eselon III.

“Saya punya akses (ke rekening) pejabat saya, semuanya. Tapi yang saya periksa sampai eselon III,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat, 23 Januari 2026.

Pemeriksaan harta kekayaan dan aset pejabat Kemenkeu juga mencakup Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) serta data pembanding lain dari tahun ke tahun.

Untuk eselon I, menurut Purbaya, kebanyakan pejabat memiliki jejak transaksi yang cenderung wajar. Dia menduga hal ini dipengaruhi oleh keterampilan mereka di bidang keuangan.

“Sebagian besar eselon I juga saya lihat. Jago-jago mereka. Flat. Mungkin (keterampilan) mereka bagus,” tambah dia.

(Ilustrasi gedung Kementerian Keuangan. Foto: Dok istimewa)

Purbaya tidak secara spesifik menyampaikan komentar tentang eselon II dan III. Sedangkan untuk pegawai pada tingkat di bawahnya, Purbaya mengatakan baru akan melakukan pemeriksaan harta kekayaan ketika mereka akan naik jabatan.

“Jadi, nggak bisa sembunyi-sembunyi lagi pejabat kami dari pengawasan. Mudah-mudahan ke depan membaik. Tentu saja nggak akan sempurna, karena mereka cukup canggih,” tuturnya.

Lantik 4 pejabat baru DJP

Hari ini, Purbaya melantik empat pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wilayah Jakarta Utara sebagai bagian dari penguatan pengawasan internal dan menjaga kesinambungan layanan perpajakan kepada masyarakat.

“Ini kita ada penggantian pejabat-pejabat pajak, (karena) ada yang masih KPK dan lain-lain. Kalau sibuk di KPK kan bisa mengganggu servis ke publik. Jadi kita ambil langkah untuk mengganti secepatnya,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam operasi tangkap tangan atas dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, periode 2021-2026.