Ketua MPR Pastikan Arah PPHN soal Pemilu Tak Atur Teknis Pelaksanaan

Jakarta: Arah kebijakan peninjauan ulang sistem pemilu dalam rancangan pokok-pokok haluan negara (PPHN) dipastikan tidak untuk mengatur mekanisme teknis penyelenggaraan pemilu. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong pelaksanaan demokrasi yang lebih efektif dan efisien serta tidak membebani anggaran negara.

“Ditinjau itu kan bermakna banyak. Misalnya dibatasi jumlah pengeluarannya, tapi tidak spesifik teknis. Intinya, keluhannya adalah supaya demokrasi itu sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, tidak menjadi beban,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa, 1 September 2026.

Muzani mengatakan gagasan yang termuat dalam rancangan PPHN berangkat dari kesadaran publik agar demokrasi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Namun, dia menegaskan MPR tidak berwenang menentukan mekanisme penyelenggaraan pemilu maupun memberikan arahan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang menjadi ranah DPR dan pemerintah.

Menurut dia, MPR fokus mendorong demokrasi menjadi sarana yang menggembirakan, menyemangati, dan memberi inspirasi bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilih maupun mencalonkan diri untuk dipilih.

“MPR tidak berkompetensi untuk menyikapi terhadap mekanisme ini. Silakan dibicarakan sendiri, tapi kalau kita lihat survei, itu kan mayoritas rakyat Indonesia tetap menghendaki pemilihan langsung, baik di pemilu legislatif ataupun pilkada,” kata Muzani.

Ilustrasi pemilu. Dok. Medcom

Kajian Rancangan Substansi PPHN yang dipublikasikan MPR memuat usulan peninjauan ulang sistem penyelenggaraan pemilu. Usulan tersebut tercantum dalam Bab IV Arah Kebijakan, khususnya pada subbab Politik Dalam Negeri.

Kajian itu mengusulkan peninjauan ulang sistem penyelenggaraan pemilu agar kehidupan demokrasi berdasarkan ideologi Pancasila memberikan ruang lebih besar bagi keterpilihan kader ideologis yang berkompeten dan berintegritas serta membatasi politik berbiaya tinggi. Kajian tersebut juga mendorong partai politik agar mandiri, transparan, akuntabel, mampu melakukan pendidikan politik dan rekrutmen politik, serta menyalurkan aspirasi rakyat.

Selain itu, penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu diusulkan untuk ditata ulang. Penataan tersebut mencakup soal politik uang, ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), korupsi, serta pelanggaran hukum pemilu lainnya.

Kajian MPR menyatakan reformasi politik harus diarahkan pada penataan kelembagaan negara yang fungsional dan adaptif, serta transformasi sistem pemilu yang berbiaya rendah, transparan, dan akuntabel. Kajian tersebut menyebut tingginya biaya pemilu dapat menjadi celah masuknya oligarki ekonomi, serta kelompok pemilik modal dalam proses kekuasaan dan kebijakan negara yang berdampak pada sumber daya negara dan kualitas demokrasi.