Kunjungan Tim Pengawasan (Timwas) Penanganan Bencana DPR RI ke Pendopo Arya Wiraraja, Lumajang, Rabu, 26 November 2025. Dokumentasi/ Pemkab Lumajang.
Daviq Umar Al Faruq • 27 November 2025 07:05
Lumajang: DPR RI memastikan komitmennya mengawal proses pemulihan pasca-erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Hal itu ditunjukkan melalui kunjungan Tim Pengawasan (Timwas) Penanganan Bencana DPR RI ke Pendopo Arya Wiraraja untuk meninjau langsung perkembangan penanganan di wilayah terdampak.
Ketua Timwas Penanganan Bencana DPR RI dari Fraksi Gerindra, M Husni, menegaskan bahwa seluruh temuan di lapangan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku agar proses pemulihan berjalan optimal. “Semua informasi yang kami terima akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme. Tujuan kami memastikan proses penanganan berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Husni, Rabu, 26 November 2025.
Rombongan Timwas yang terdiri dari sejumlah anggota komisi terkait kebencanaan memeriksa berbagai aspek pemulihan. Mulai dari progres relokasi warga, pemenuhan layanan dasar, hingga kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi lanjutan aktivitas vulkanik Semeru.
Langkah pengawasan ini dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan penanganan berjalan terkoordinasi dan sesuai dengan kebijakan nasional. Terutama dalam fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan jangka menengah dan panjang.
(1).jpg)
Gunung Semeru/Dok. PVMBG-BG-KESDM
Husni menjelaskan bahwa pemulihan
infrastruktur di kawasan terdampak memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Setiap tahapan harus dilakukan sesuai prosedur serta menyesuaikan dengan dukungan dari pemerintah pusat.
“Kami akan mengawal proses yang dibutuhkan, dan kami berharap langkah pemulihan dapat terus berjalan sesuai rencana,” ungkap Husni.
Kunjungan Timwas DPR RI diharapkan semakin memperkuat sinergi antara
pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Di sisi lain, Pemkab Lumajang menyatakan komitmennya untuk terus menjalankan langkah pemulihan secara terukur, demi memastikan layanan publik, infrastruktur, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat pulih secara bertahap dan aman.