Konflik Timur Tengah, Pimpinan MPR Dorong Penguatan Energi dan Ekonomi

Jakarta: Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memperluas instabilitas geopolitik global. Sekaligus, memberikan tekanan serius terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Konflik di kawasan strategis penghasil energi dunia ini dinilai bukan hanya berdampak pada negara yang terlibat langsung, tetapi juga membawa konsekuensi luas terhadap stabilitas energi, jalur perdagangan internasional, inflasi global, dan keamanan kawasan.

"Dunia hari ini berada dalam situasi ketidakpastian yang serius. Ketika konflik bersenjata terjadi di pusat energi dunia, dampaknya menjalar ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Kita harus waspada, responsif, dan strategis," kata Ibas dalam keterangannya, Selasa, 3 Maret 2026.

Ibas menyoroti soal penutupan Selat Hormuz, yang merupakan jalur perdagangan energi paling vital di dunia. Selat Hormuz adalah 'urat nadi' bagi sekitar 20 persen hingga 30 persen konsumsi minyak dunia setiap harinya, serta jalur utama bagi Liquid Natural Gas (LNG) dari Qatar.

"Kita harus sadar bahwa gangguan di selat tersebut dapat melambungkan harga minyak mentah jauh di atas asumsi makro APBN kita," urai Ibas.

Selain minyak mentah, gangguan di jalur ini juga akan berdampak pada rantai pasok global secara sistemik. Lonjakan biaya asuransi pengiriman dan pengalihan rute kapal tanker akan meningkatkan biaya logistik internasional secara signifikan. 

Hal ini akan memicu multiplier effect pada harga barang impor dan bahan baku industri di dalam negeri, yang pada akhirnya dapat menekan pertumbuhan sektor manufaktur nasional.

Serangan yang dilakukan Israel ke Beirut, Lebanon. Foto: The New York Times

Langkah antisipatif harus disiapkan

Sebagai negara yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energi, Indonesia dinilai rentan terhadap lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga energi global dapat memicu rantai dampak negatif, mulai dari tekanan APBN, inflasi sektor pokok, penurunan daya beli, hingga hambatan ekspor-impor.

"Kita harus mengantisipasi dampak rambatan ekonomi global ini dengan langkah yang terukur dan kebijakan yang tepat sasaran demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional," tegas Edhie Baskoro.

Ia mengusulkan sejumlah poin menyikapi situasi geopolitik global saat ini. Pertama, penguatan ketahanan energi dengan percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

"Diversifikasi sumber impor energi untuk mengurangi ketergantungan tunggal. Peningkatan produksi energi domestik dan penguatan cadangan energi strategis nasional," beber Ibas. Kedua, stabilitas ekonomi dan perlindungan rakyat. Menurut dia, inflasi harus diantisipasi melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang ketat. Pengamanan daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, serta pengendalian harga bahan pokok.

"Penguatan UMKM dan industri dalam negeri sebagai benteng ekonomi domestik," beber dia.

Menurut dia, Indonesia harus tetap memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas dan aktif di tengah meningkatnya eskalasi di Timur Tengah. Menurutnya, prinsip ini bukan berarti netral tanpa sikap, melainkan aktif mendorong perdamaian berdasarkan keadilan internasional.

Ibas mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan nasional dan semangat gotong royong. Ia meyakini stabilitas dalam negeri adalah kunci utama menghadapi guncangan eksternal.

"Di tengah gejolak geopolitik global, Indonesia harus berdiri teguh sebagai jangkar stabilitas dan suara moral bagi perdamaian dunia," ujarnya.