Petani NasDem Siapkan 35 Proposal Pertanian untuk Dibawa ke DPR

Ketua DPP Petani NasDem Arif Rahman saat menghadiri Rakernas I Petani NasDem. Foto: Metro TV/Muhammad Adyatma Damardjati.

Petani NasDem Siapkan 35 Proposal Pertanian untuk Dibawa ke DPR

Muhammad Adyatma Damardjati • 23 October 2026 22:14

Jakarta: DPP Petani NasDem menginstruksikan pengurus di 35 provinsi untuk menyusun proposal pengembangan sektor pertanian daerah. Seluruh proposal tersebut disiapkan untuk dibawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama kementerian terkait di DPR RI.

“Kami meminta kepada seluruh kakak-kakak semua pengurus DPW seluruh Indonesia sebanyak 35 provinsi untuk membuat proposal yang sifatnya sudah disetujui oleh dinas masing-masing provinsi kabupaten untuk nanti semua bisa kita bawa di rapat dengar pendapat dengan kementerian masing-masing di DPR,” kata Ketua DPP Petani NasDem Arif Rahman di Akademi Bela Negara NasDem, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Oktober 2026.

Arif yang juga anggota Komisi IV DPR RI menjelaskan instruksi ini merupakan respons atas pemaparan dari tiga kementerian mitra dalam Rakernas I Petani NasDem. Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan sebelumnya telah memaparkan strategi pembangunan ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir.

“Intinya kita melihat ada harapan dari teman-teman untuk mewujudkan program-program yang ada. Ditambah tiga narasumber dari tiga kementerian yang menjabarkan bagaimana membangun ekosistem pertanian dari hulu sampai hilir,” kata Arif.

Arif menegaskan penyerahan proposal daerah dalam RDP DPR bertujuan agar program ketahanan pangan tidak berhenti sebagai wacana. Langkah ini diambil agar rencana kerja yang telah diselaraskan dengan dinas daerah dapat segera direalisasikan.

“Supaya program-program yang ada ini bisa langsung diwujudkan,” ujar Arif.


Ilustrasi DPR RI. Foto: dok. MI.

Selain pengajuan proposal ke DPR, Petani NasDem menyiapkan program mandiri berupa pembuatan demplot atau lahan percontohan seluas 2 hektare di setiap provinsi. Lahan tersebut diproyeksikan menjadi pusat pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas kader petani di lapangan.

“Jangan sampai program-program ini hanya untuk menggugurkan kewajiban. Tapi bagaimana program pemerintah ini bisa berkelanjutan dan bermanfaat untuk masyarakat banyak,” tutur Arif.

(Gabriella Thesa Widiari)