Australia Serukan Multilateralisme dan Investasi Energi Terbarukan di COP31

Antalya: Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia Chris Bowen mengatakan Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 harus membuktikan bahwa multilateralisme dan kerja sama iklim global masih mampu menghasilkan langkah nyata di tengah berbagai krisis dunia.

Bowen menggambarkan situasi internasional saat ini sebagai polycrisis, yakni kondisi ketika berbagai krisis terjadi secara bersamaan, mulai dari perang, ketidakamanan energi, hingga meningkatnya biaya hidup.

Berbicara kepada media Anadolu dalam konferensi pers COP31 di Antalya, Turki, pada Sabtu, 14 November 2026, Bowen mengatakan keberhasilan konferensi harus memberikan pesan yang jelas kepada dunia usaha bahwa pemerintah tetap berkomitmen mendukung energi terbarukan.

“COP31 yang berhasil adalah konferensi yang memberikan pesan nyata kepada dunia bahwa, pertama, multilateralisme berjalan. Kedua, kepada para pemimpin perusahaan di seluruh dunia bahwa mereka harus terus berinvestasi dalam energi terbarukan karena pemerintah di berbagai negara akan mendukung mereka,” ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah juga harus menunjukkan komitmen untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius sesuai dengan Perjanjian Paris.

“Jadi, ini adalah pesan kepada dunia usaha untuk berinvestasi dan kepada masyarakat bahwa masih ada harapan,” kata Bowen.

Ia menyoroti berbagai tekanan yang terjadi secara bersamaan, termasuk perang, krisis iklim, kenaikan biaya hidup, ketidakamanan energi, serta meningkatnya kebutuhan energi pusat data (data center). Menurutnya, berbagai tantangan tersebut berdampak terhadap masyarakat dan negara sekaligus menambah tekanan ekonomi.

Bowen juga memperingatkan bahwa krisis iklim semakin memburuk di tengah ancaman fenomena El Nino super. Kondisi tersebut, menurut dia, semakin menegaskan pentingnya kerja sama internasional.

Meski situasi global penuh tantangan, Bowen mengatakan upaya yang telah dibangun melalui perundingan iklim sebelumnya di Paris, Glasgow, dan Dubai harus dilanjutkan serta diperkuat dalam COP31.

“Kami bekerja sangat keras untuk mengajak semua pihak bersama-sama memastikan bahwa apa yang kami katakan akan dilakukan benar-benar kami laksanakan,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya transparansi dan konsultasi selama proses perundingan.

Transisi Berkeadilan dan Pendanaan Iklim

Bowen mengatakan pembahasan sejumlah isu utama dalam perundingan COP31 menunjukkan perkembangan, termasuk usulan Mekanisme Transisi Berkeadilan (Just Transition Mechanism), Program Kerja Mitigasi (Mitigation Work Programme), Program Kerja Pendanaan Iklim (Climate Finance Work Programme), serta Pasal 2.1(c) Perjanjian Paris.

Pasal 2.1(c) berkaitan dengan penyelarasan aliran pendanaan dengan pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim.

Menurut Bowen, beberapa isu masih membutuhkan pembahasan teknis lebih lanjut, sementara isu lainnya memerlukan kesepakatan pada tingkat politik selama pekan kedua konferensi.

Terkait usulan Mekanisme Transisi Berkeadilan, ia menyebut pembahasan berlangsung konstruktif. Negara-negara peserta menunjukkan minat kuat untuk menghasilkan kesepakatan yang ambisius sekaligus dapat diterapkan.

Draf komprehensif yang dirilis pada pekan pertama menguraikan kemungkinan mekanisme yang mencakup komponen politik dan implementasi.

Struktur implementasi yang diusulkan dapat mencakup layanan penghubung untuk membantu negara memperoleh dukungan, keahlian, dan pendanaan; platform berbagi pengetahuan; serta pengaturan untuk meningkatkan koordinasi di antara berbagai inisiatif dan organisasi yang sudah ada.

Elektrifikasi dan Penggunaan Bahan Bakar Fosil Masih Diperdebatkan

Mengenai elektrifikasi, Bowen mengatakan terdapat momentum besar dalam pembahasan isu tersebut. Presidensi COP31 berupaya mengakomodasi ambisi berbagai negara dengan tetap mencari rumusan yang dapat disepakati bersama.

Ia mencontohkan pengumuman China yang menargetkan tingkat elektrifikasi sebesar 35 persen pada 2030 sebagai salah satu gambaran perkembangan tersebut.

Sementara itu, mengenai transisi dari bahan bakar fosil, Bowen tidak ingin mendahului hasil perundingan dan mengatakan pembahasan lebih lanjut masih diperlukan.

Ia juga menyoroti kemajuan Australia dalam pengembangan energi terbarukan. Menurut Bowen, porsi energi terbarukan di negaranya meningkat dari 33 persen pada 2022 menjadi 50 persen, dengan target mencapai 82 persen pada 2030.

Akses Pendanaan Iklim bagi Negara Rentan

Bowen turut menyoroti kesulitan negara-negara kepulauan kecil berkembang dalam mengakses pendanaan iklim internasional, khususnya untuk kebutuhan adaptasi.

Ia mengatakan hanya 0,2 persen dari total pendanaan iklim global saat ini dialokasikan kepada negara-negara kepulauan kecil berkembang untuk adaptasi.

“Apa yang kita lakukan saat ini belum berhasil memastikan akses bagi negara-negara yang paling membutuhkan. Negara-negara yang paling membutuhkan justru akan mendapatkan bagian paling sedikit,” ujarnya.

Bowen menyebut pembentukan kelompok kerja baru yang melibatkan Australia, Inggris, dan sejumlah mitra lainnya. Kelompok tersebut bertujuan bekerja sama dengan bank pembangunan multilateral untuk mencari solusi praktis dalam meningkatkan akses pendanaan.

Menurut Bowen, Green Climate Fund telah menyatakan kesediaannya untuk terlibat dalam inisiatif tersebut.

Ia menambahkan bahwa prosedur pengajuan yang rumit sering kali menjadi penghalang bagi negara-negara rentan dengan kapasitas administrasi terbatas untuk memperoleh dukungan pendanaan.

Baca juga: RI Tegaskan Komitmen Partisipasi Pendanaan Pemulihan Hutan Tropis Senilai Rp18 Triliun