Pakar hukum tata negara Refly Harun. Foto: Youtube Medcom.id.
Fachri Audhia Hafiez • 14 July 2024 13:58
Jakarta: Upaya pemerintah membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan melibatkan banyak investor asing dikritik. Sebab, berkaitan dengan sistem keamanan negara.
"Kalau dia ibu kota tentu yang namanya security safety dan lain sebagainya menjadi hal yang paling penting ya kan, dan bila perlu pembangunannya itu tidak melibatkan pihak lain. Karena kita memastikan ada safety-nya disana," kata pakar hukum tata negara Refly Harun dalam program Crosscheck Face to Face by Medcom.id di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 14 Juli 2024.
Dia menilai dengan pelibatan banyak investor asing membuat IKN bukan dibangun sebagai pusat pemerintahan. Tetapi, jadi kota bisnis.
"Ini kan agak aneh menurut saya, bias ini, sebenarnya mau membangun ibu kota atau kota bisnis?" ungkap dia.
Baca juga: Jokowi Tak Bisa Paksakan Bangun Seluruh Infrastruktur di IKN dalam Satu Tahap |