KPK Diminta Usut Penjualan Aset Pemkab Kutai Timur di Jakarta

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut informasi adanya aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur yang diduga disalahgunakan. Aset itu berada di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan.

“Jadi Pemkab Kutai Timur memiliki aset tanah, tapi kemudian ada sepihak yang kemudian tiba-tiba menjual aset tersebut tanpa sepengetahuan Pemkab Kutai Timur,” kata Ketua Koordinator Cabang Penggerak Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Timur (Kaltim) Sainuddin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 25 Oktober 2024.

PMII Kaltim melaporkan dugaan penjualan aset itu ke KPK. Mereka menilai transaksi merugikan Pemkab Kutai Timur karena aset yang dijual bukan milik pribadi.

“Tentu langkah tersebut itu sudah menyalahi hukum ya,” ucap Sainuddin.
 

Baca Juga:  KPK Sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset Bisa Katrol Nama Indonesia di Kancah Internasional

KPK diminta tidak mengabaikan laporan tersebut. Menurut Sainuddin, pihaknya sudah memberikan data awal untuk ditindaklanjuti Lembaga Antirasuah.

“Saya rasa ini KPK hadir dalam rangka penyelamatan aset tanah milik negara atau milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Nah makanya kemudian hari ini kita hadir melakukan aduan masyarakat perihal penyelamatan aset tersebut,” ujar Sainuddin.

Sainuddin enggan memerinci aset yang diduga disalahgunakan. Tapi, kata dia, kerugian bisa menyentuh puluhan miliar rupiah.

“Dan kami juga meminta kepada KPK tadi bagaimana menghitung ulang berapa kira-kira angka kerugian, bukan hanya kerugian nilai Rp20 miliar saja,” terang Sainuddin.